Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 175
Title KSPI GUGAT MENAKER TERKAIT PENUNDAAN THR
Media Name rri.co.id
Pub. Date 15 Mei 2020
https://rri.co.id/nasional/838283/kspi-gugat-menaker-terkait-penundaan -
Page/URL thr?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=Genera
l%20Campaign
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Terkait dengan turunnya surat edaran Menaker tentang kebijakan Tunjangan Hari
Raya (THR). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi menggugat Menteri
Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal itu dilansir dari beberapa sumber dan disampaikan oleh Presiden KSPI, Said
Iqbal, yang mengatakan bahwa pihaknya akan menuntut lima poin utama yang
intinya menolak kebijakan tersebut. Adapun gugatan itu teregister dalam
Kepaniteraan PTUN Nomor: 107/G/2020/PTUN JKT tanggal 14 Mei 2020.
"Gugatan ini sudah secara resmi kami ajukan ke PTUN Jakarta karena bertentangan
dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mewajibkan pengusaha
membayar THR selambatnya H-7 lebaran," kata dia dalam keterangannya, Jumat
(15/5/2020)."Bila terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5%,"
lanjutnya.
Lima poin yang dituntut, yakni pertama, meminta PTUN dan MA membatalkan Surat
Edaran Menaker nomor M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku. Kedua,
meminta PTUN dan MA menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar penetapan
dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh Indonesia.
"Ketiga, menolak pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan menunda," kata
dia.
Selanjutnya, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan
sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar
THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100% bagi pekerja. Terakhir, meminta
pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya. Baik yang masih
bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7 lebaran.
"Mengacu pada kasus PT Yongjin dan PT Doosan di Sukabumi yang membayar THR
dengan cara mencicil, justru mengakibatkan terjadinya hubungan industrial yang
tidak harmonis. Buruh akhirnya melakukan aksi yang melibatkan ribuan orang,"
katanya.
Said juga menganggap bahwa hal ini menunjukkan bahwa SE Menaker tentang THR
dimanfaatkan oleh perusahaan untuk "akal-akalan" dengan cara mencicil atau
menunda tanpa menjelaskan kepada pekerja. Bahkan tidak ada audit untuk
menunjukkan rugi atau tidaknya.
Page 174 of 191.
