Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 191
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem itu menilai yang terpenting pertama kali saat ini
adalah negara hadir untuk menjadi pembela warganya menghadapi korporasi dan
negara asing, dengan memberi bantuan hukum untuk gugatan keluarga korban.
Selain itu, menurut dia, Pemerintah juga bisa mulai melakukan investigasi serius di
dalam negeri dan bekerjasama dengan pihak China.
"Kalau Menlu bilang China mau berkomitmen menyelesaikan kasus ini, maka harus
segera direalisasikan dalam kerja sama penyelidikan dan penyidikan," katanya pula.
Dia menegaskan bahwa kasus ABK di Kapal Long Xing 629 semestinya menjadi
trigger agar Pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk membendungnya
dari dalam negeri.
Willy berharap apa yang dilakukan perwakilan Indonesia di Dewan HAM PBB juga
dilakukan oleh kementerian dan lembaga di dalam negeri.
"Praktik perbudakan modern seperti itu jangan sampai muncul kembali, karena itu
Kementerian Luar Negeri sendiri, BP2MI, Kemenaker, Kementerian Perhubungan,
kepolisian dan lembaga negara terkait lainnya harus segera duduk bersama. Ada
pekerjaan rumah besar bersama belum adanya aturan spesifik tentang perlindungan
ABK perikanan. Ini harus segera dituntaskan," ujarnya pula.
Willy mengatakan walaupun Indonesia sudah menyampaikan kasus ini di hadapan
forum internasional, namun upaya kepolisian untuk menyelidiki lebih rinci praktik di
dalam negeri yang menjadi akar penyebabnya.
Dia mengapresiasi Kemenlu yang bekerja di luar negeri, namun Kemenaker harus
juga lebih aktif bekerja bersama kepolisian, sehingga kasus tersebut bisa selesai
dengan memberi keadilan bagi keluarga korban, menghukum pihak yang bersalah,
dan memperbaiki sistem dan tata kelola ketenagakerjaan berkaitan dengan pekerja
migran di kapal ikan.
Page 190 of 191.
