Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 30
-412, dan pasal 418-421 UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Ada juga
UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang sekarang tengah ramai itu juga mencabut
beberapa regulasi sebelumnya seperti UU No. 28 tahun 2000.
Dia mengatakan, saat ini orang banyak berdebat mengenai Omnibus Law.
Menurutnya, tidak ada yang salah dari Omnibus Law karena Omnibus Law itu kan
cara atau metode untuk membentuk suatu UU. Dia meminta publik untuk tidak
mempermasalahkan tentang Omnibus Law.
"Kalau orang bicara Omnibus Law itu adanya di common law sistem, tidak dikenal di
civil law sistem, sekarang mana ada sistem hukum yang imun dari pembauran atau
masuknya sistem hukum lain," katanya.
Dosen Fakultas Hukum UI ini lantas mendukung DPR dan Pemerintah untuk kembali
membahas RUU Ciptaker. Dia menganggap, RUU tersebut dapat menjadi solusi
untuk perbaikan regulasi perizinan usaha di Indonesia terlebih usai pandemi Covid-
19.
Menurutnya, akan ada banyak orang yang membutuhkan kepastian hukum
berusaha di Indonesia. Pakar Hukum ini menilai bahwa perbaikan regulasi terutama
memperbaiki iklim investasi yang tengah dilakukan Presiden Joko Widodo masih
terbentur dengan ego sektoral antarkementerian.
"Saya bilang, saya ini bayar pajak, jujur saja saya sempat sesak karena saya harus
membayar 20 juta sekian. Dan saya tidak ikhlas kalau misalnya uang pajak saya
tidak dimanfaatkan dengan baik karena saya mulai berpikir bagaimana pasca-covid.
Apa yang harus kita lakukan. Terus dengan regulasi yang sekarang ada itu jelas
tidak sanggup. Jadi jangan dibiarkan DPR itu dikasih tugas hanya mengawasi dana
covid, jangan. Kalau saya pikir dia harus kerja," katanya.
Page 29 of 191.
