Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 34

berada di kapal Luqing Yuan Yu 623 yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju
               Beijing.


               "Pemerintah mesti memastikan kesehatan dan memberikan perlindungan atas
               keselamatan para ABK Indonesia tersebut," ujarnya.

               Sedangkan untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub), BP2MI, dan Kementerian
               Tenaga Kerja, DFW-Indonesia meminta agar saling bekerjasama untuk melakukan
               pengusutan terhadap manning agent yang mengirimkan ABK Indonesia dan
               dipekerjakan di kapal Luqing Yuan Yu 623.


               "Perlu dilakukan pemeriksaan awal terhadap prosedur dan mekanisme serta
               kelengkapan dokumen ABK tersebut seperti kontrak kerja, asuransi, dan
               memastikan gaji selama mereka bekerja di kapal Cina tersebut telah dibayarkan
               oleh perusahaan atau pemilik kapal Luqing Yuan Yu 623," ujarnya.

               DFW-Indonesia mengingat pemerintah Indonesia bahwa kejadian ini merupakan
               peristiwa kedua dalam kurun waktu sepekan ini yang menimpa ABK Indonesia yang
               bekerja di kapal Cina.

               "Presiden perlu melakukan evaluasi secara total dan menyeluruh terhadap
               perjanjian dan kerja sama pengiriman ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan
               berbendera Cina," ujar Abdi.

               Seperti diketahui, lanjut Abdi, pengiriman ABK selama ini dilakukan secara terpisah
               oleh Kemenhub, BP2MI, Kemenaker, pemerintah aerah, dan secara mandiri. Selama
               proses evaluasi tersebut berlangsung, pemerintah perlu melakukan moratorium
               pengiriman ABK Indonesia untuk bekerja di kapal Cinia.

               "Kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata
               kelola awak kapal perikanan yang bekerja di dalam dan luar negeri. Khsusunya tata
               kelola ABK migran, pemerintah perlu secepatnya mengesahkan Rancangan
               Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Ikan dan
               Pelaut Niaga.


               "Adapun bagi ABK didalam negeri upaya perlindungan dilakukan dengan
               meningkatkan efektvitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No
               42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan
               Perikanan No 35 Tahun 2015 tentang Sertfikasi HAM Perikanan," katanya.

               Abdi menyampaikan, DFW-Indonesia meminta pemerintah Indonesia melakukan
               langkah-langkah di atas setelah pihaknya melakukan pengumpulan informasi dari
               sejumlah laman berita di Tanah Air pada Sabtu malam (16/5), serta laporan
               pengaduan yang masuk di Fisher Centre Bitung pada tanggal 15/5/2020.

               Berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi pelarungan ABK Indonesia pada
               tanggal 16 Januari 2020 atas nama Herdianto. Pelarungan terjadi di laut Somalia
               oleh kapal berbendera Cina bernama Luqing Yuan Yu 623.




                                                       Page 33 of 191.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39