Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 38
Title THR TAK JELAS, BURUH SAWIT DESAK MENAKER CABUT SE 'BELA PENGUSAHA'
Media Name suara.com
Pub. Date 17 Mei 2020
https://www.suara.com/news/2020/05/17/073417/thr-tak-jelas-buruh-sawit -desak-
Page/URL
menaker-cabut-se-bela-pengusaha
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Koalisi Buruh Sawit atau Sawit Watch meminta Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziyah untuk mencabut Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang
dinilai membuka peluang bagi perusahaan agar tidak memenuhi hak buruh atas
Tunjangan Hari Raya atatu THR dibayar tepat waktu.
Koordinator Sawit Watch Zidane mengatakan, surat edaran Menaker tersebut hanya
memperburuk kondisi buruh sawit di masa pandemi virus corona COVID-19 ini,
khususnya buruh harian lepas di perkebunan sawit.
"Dalam situasi normal saja, perusahaan perkebunan sawit kerap tidak membayarkan
THR untuk buruh harian lepas. Kemenaker harusnya menjamin pembayaran THR ,
bukan mengeluarkan surat edaran yang justru memberi ruang untuk perusahaan
tidak melaksanakan kewajibannya," kata Zidane dalam keterangannya, Minggu
(17/5/2020).
Zidane memaparkan berdasarkan data serikat buruh sawit, di Kalimatan Timur ada
perusahaan yang mencicil THR sampai Desember 2020, kemudian di Kalimantan
Selatan ada perusahaan yang membayar THR bertahap selama 8 kali.
"Kemudian sejumlah buruh harian lepas di Bengkulu dan Sumatera Selatan telah
menayakan THR kepada perusahaan, tapi sampai sejauh ini belum ada kejelasan,"
ungkapnya.
Kondisi buruh sawit hingga hari ini juga tetap bekerja dengan target seperti biasa di
bawah ancaman kesehatan akibat pandemi corona, oleh sebab itu mereka berharap
hak mereka tetap dipenuhi.
"Anggaran THR itu sudah dipersiapkan di tahun sebelumnya, karena itu kewajiban
rutin perusahaan, jangan jadikan situasi pandemi sebagai alasan tidak membayar
atau mencicil THR," kata Ridho dari Serikat Buruh Perkebunan Indonesia
(Serbundo).
Buruh juga berpandangan, SE Menaker ini bertentangan dengan peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang secara
hukum kedudukannya ada di atas Surat Edaran. Dalam PP tersebut, Pasal 7
mengatur waktu pembayaran THR maksimal H-7 sebelum hari raya, kemudian
dalam pasal 56 perusahaan juga wajib membayar denda 5 persen jika terlambat
membayar THR.
Page 37 of 191.
