Page 122 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 122

DISNAKERTRANS JATENG: PENGUSAHA YANG TIDAK BAYAR THR TERANCAM
              SANKSI
              SEMARANG, - Pengusaha yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan
              terancam sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah Sakina Rosellasari
              menegaskan, sesuai aturan bahwa pengusaha yang tidak memberikan THR keagamaan dapat
              dikenakan sanksi administratif dan denda.

              "Artinya apabila perusahaan tidak melaksanakan pembayaran THR, maka dapat diberlakukan
              pengenaan sanksi administratif dengan tahapan pengenaan sanksi dari mulai teguran tertulis
              hingga pembekuan kegiatan usaha," kata Sakina kepada wartawan, Sabtu (1/5/2021).

              Meski  demikian,  sebelum  dikenakan  sanksi,  pihak  Disnakertrans  akan  melakukan  proses
              pemeriksaan terlebih dahulu.

              Sakina mengatakan, perusahaan wajib memberikan THR selambatnya H-7 sebelum hari raya.

              Peraturan  tersebut  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Kementerian  Ketenagakerjaan  tentang
              pembayaran THR 2021.

              "Akan  ada  tim  pengawas  yang  diterjunkan  bertugas  memastikan  pemberian  THR  diberikan
              kepada pekerja atau buruh. Kami ada 146 pengawas ketenagakerjaan yang akan melaksanakan
              tugas," ucap dia.

              Selain  itu,  pihaknya  juga  membuka  posko  pengaduan  bagi  buruh  perusahaan  apabila  ada
              masalah terkait THR.

              Posko pengaduan tersebut berada di Kantor Disnakertrans Jawa Tengah maupun kantor dinas
              ketenagakerjaan di 35 kabupaten/kota.

              "Pekerja  atau  buruh  bisa  mengadu  ke  Kantor  Disnakertrans  Jateng  di  Jalan  Pahlawan  Kota
              Semarang apabila tidak dipenuhi haknya," ujar dia.


              Sakina menyebut, saat ini jumlah perusahaan di Jawa Tengah ada sebanyak 23.761.
              Jumlah itu sesuai wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) secara online.

              "Perusahaan itu wajib lapor ketenagakerjaan," kata Sakina.


























                                                           121
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127