Page 188 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 188
negative - IB Oka Dirga (Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker)
Badung) Pemberian bansos sudah berakhir. Hanya tiga bulan saja Sementara untuk tahun ini
tidak ada (bansos)
neutral - Dewa Made Adnyana (Kapolres Gianyar) Polres Gianyar dalam memperingati hari buruh
sudah siaga menempatkan personil di mako dan di beberapa titik lainnya dalam memberikan
pengamanan
neutral - Dewa Made Adnyana (Kapolres Gianyar) Personel juga disiagakan yang melaksanakan
pengamanan mulai dari pukul 14.00 sampai dengan 21.00
positive - Dewa Made Adnyana (Kapolres Gianyar) Kami tetap lakukan siaga. Untuk
mengantisipasi adanya kegiatan masyarakat
Ringkasan
Hari Buruh Internasional, 1 Mei kemarin (1/5), Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM)
menggruduk Kantor DPRD Bali. Mereka menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai
macan ompong. Ini karena dinilai tidak bisa bisa memberi solusi untuk menuntaskan masalah
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat pandemi Covid-19, sekarang ini.
FSPM SEBUT PEMPROV MACAN OMPONG
Hari Buruh Internasional, 1 Mei kemarin (1/5), Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM)
menggruduk Kantor DPRD Bali. Mereka menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai
macan ompong. Ini karena dinilai tidak bisa bisa memberi solusi untuk menuntaskan masalah
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat pandemi Covid-19, sekarang ini.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSPM, Ida I Dewa Made Rai Budi
Darsana banyak perusahaan di Bali yang melakukan PHK secara sepihak bertolak belakang
dengan kebijakan gubernur
FSPM mendesak Pemprov Bali lebih bersikap tegas kepada pengusaha yang masih saja
melakukan PHK secara sepihak kepada para pekerja khususnya yang terjadi pada anggota FSPM
yang bekerja di hotel. Padahal Gubernur Bali mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali
Nomor 4195/IV/DISNAKERESDM untuk menjalin hubungan yang harmonis dan tidak melakukan
PHK dan tidak mengindahkan rekomendasi sari Pemprov Bali dan Ketua Komisi IV DPRD Bali.
"Pemerintah Bali kami anggap macan ompong Atas pelanggaran Surat Edaran Gubernur Bali,
tidakberani memberikan sanksi yang dapat memberikan efekjera," ujarnya
Dia juga menyampaikan permintaan meminta perlindungan kepada Pemprov Bali, agar pekerja
di Hotel W, Seminyak Sofitel Nusa Dua, dan pekerja di Fairmont Sanur Beach yang di- PHK secara
sepihak di masa pandemi Covid-19 untuk dicabut PHK-nya atau dipekerjakan kembali. FSPM juga
meminta melakukan investigasi terhadap PHK yang terjadi di hotel-hotel tersebut Menurut
mereka, ada kesengajaan menghabiskan tenaga permanen untuk digantikan dengan tenaga
kontrak.
Dewa Rai meminta pemerintah memastikan setiap pekerja sudah diikutsertakan dalam program
BPJS Ketenagakerjaan dan BPIS Kesehatan "Serta mengusut setiap pelanggaran terjadi di setiap
perusahaan agar oknum-oknum pengusaha nakal dapat diproses secara hukum," terangnya
187
