Page 189 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

Terakhir, mereka menyatakan mendukung uji materiil UU Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan KSPI yang mana hal itu merupakan suara buruh
dan serikat pekerja yang ada di Indonesia.

Dewan yang hadir dan menerima para buruh yaitu Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Suyasa,
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta, dan Anggota DPRD Bali, I Wayan Sari Galung.

Suyasa mengapresiasi dari para pekerja yang datang dan menampung aspirasi untuk memanggil
pengusaha yang melakukan PHK sewenang-wenang. Dewan akan mengeluarkan rekomendasi
kepada Gubernur Bali Wayan Koster menutup usaha tersebut." Melalui Komisi IV, DPRD yang
akan merekomendasikan ke Gubernur Bali. Maka kami panggil dulu pertama, kedua dan ketiga
kalau tidak datang kami merekomendasikan untuk menutup usaha itu," ucapnya.

Sebelumnya pemilikhotel itu sudah dipanggil tapi yang datang pihak managemen dan mereka
tidak memiliki kewenangan apapun "Kalau ada PHK jangan sepihak harus dibicarakan baik-baik
lebih baik dirumahkan daripada PHK," ucap Suyasa
Dalam forum temu Dewan dan buruh, hal yang memprihatinkan pemerintah memberikan dana
bantuan pariwisata kepada perusahaan yang tidakmenjalankan surat edaran gubernur Padahal
dana bantuan itu untuk pekerja supaya tidak ada PHK.

Tahun Ini Tanpa Bansos

Di Badung, Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badung, I Wayan Suyasa menerangkan
tentunya dalam May Day ia memberi apresiasi kepada pemerintah karena menjadikan hari Buruh
Nasional sebagai libur nasional.

Namun di tengah situasi Covid-9 ini, di Bali dominan sektor pariwisata tentu sangat terdampak
sekali bagi perusahaan dan pekerjanya Terlebih Kementerian Ketenagakerjaan juga
mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE
Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia "Kemenaker telah
mengeluarkan SE tentang pemberian THR kepada perusahaan swasta SE ini juga sudah masuk
ke perusahaan Cuma saya pastikan untuk di Badung kemungkinan hampir 95 persen perusahaan
tidak bisa memberikan THR," tegas Suyasa, saat dikonfirmasi, Sabtu kemarin (1/5).
Ketua DPD Golkar Badung ini yang juga bergerak di sektor pariwisata sangat menyadari kondisi
saat ini. Bukan hanya kesulitan memberikan THR, gaji untuk pekerja pariwisata perusahaan juga
sulit memberikan dan tidak juga sulit untuk menuntut.

Terlebih di Badung juga banyak pekerja pariwisata dirumahkan dan juga diberhentikan. "Kami
tidak bisa berbuat banyak tapi saya tetap menghimbau kepada serikat dan anggota agar
bersabar untuk menyikapi situasi pandemi ini. Kita harus selalu memohon mudahan-mudahan
Covid-19 cepat berlalu dan pariwisata kembali normal, " terang Wakil I DPRD Badung ini.
Berbeda dengan pegawai negeri. Sebab pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunj angan Tahun 2021.
Karena ini merupakan kewajiban pemerintah.
"Harapan ke depannya ada apresiasi pemerintah kepada pekerja swasta, karena bagaimana pun
pekerja itu aset. Dalam situasi sekarang, ini sebagai cerminan selalu antisipasi dan juga
pemerintah wajib memikirkan pekerja swasta. Jadi tidak hanya bicara pegawai negeri saja, "
terangnya.

188