Page 31 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

"Dalam aturan itu, tidak ada batasan maksimal pemotongan upah dan tidak ada tolak ukur yang
jelas dan ketat mengenai syarat ketidakmampuan keuangan perusahaan. Akibatnya aturan itu
sangat merugikan kelas pekerja," katanya.

Bahkan, kewajiban pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR) juga dilemahkan melalui
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 yang membolehkan adanya
pembayaran THR secara dicicil pada tahun lalu.

Tahun ini, menjelang Idul Fitri 2021 Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengeluarkan Surat
Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang masih bermasalah karena tidak memberikan tolak ukur
ketidakmampuan keuangan perusahaan.

Masih ditambah, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengintervensi kewenangan Gubernur dan
Bupati atau Walikota dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/11/HK.04/X/2020 yang meniadakan kenaikan upah minimum dengan dalih pandemi Covid-19.

Meski begitu, lima provinsi mengabaikan surat edaran itu dan tetap menaikan upah minimum
provinsinya yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Jateng, dan DIY.

Pemerintah dan DPR juga harus bertanggung jawab atas terjadinya gelombang Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) massal selama pandemi karena Omnibus Law UU Cipta Kerja telah
mempermudah terjadinya pemecatan dan menggerus hak dasar pekerja.

"Telah terbit Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja yang merugikan kepentingan kelas
pekerja yaitu terkait penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan periode Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan," katanya.

Serentetan aturan bermasalah ini tidak dapat dilepas dari kegagalan skema pembangunan
nasional yang bergantung pada investasi.
Ketika terjadi guncangan pada sistem kapitalisme global seperti hari ini maka rakyat yang
dijadikan tumbal dengan dalih penyelamatan ekonomi nasional.

"Rakyat pun kehilangan kedaulatan atas akses sumber ekonomi yang selama ini sebenarnya
menopang perekonomian negara lewat konsumsi rumah tangganya," katanya.

Di Yogya, dampak pandemi tidak kalah merusaknya. Perekonomian utama yang ditopang oleh
sektor pariwisata dan pendidikan, harus terimbas sangat dalam. Banyak pekerja perhotelan dan
tempat-tempat wisata yang terkena PHK dan dirumahkan.

Waljid membeberkan, di tengah pagebluk yang memasuki tahun kedua ini, DPD KSPSI DIY
beserta FKBB DIY-Jateng menyesalkan terjadinya enam kasus korupsi bantuan sosial yang
dilakukan oleh pejabat di pemerintah pusat maupun daerah.

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menerima suap Rp17 miliar dari perusahaan
pemenang tender pengadaan bantuan sosial. Dia diduga mengutip @Rp10 ribu untuk setiap
paket bantuan sosial untuk rakyat.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan Bupati Bandung Barat
dan anaknya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan bantuan sosial karena menerima
gratifikasi sebesar Rp1 miliar dari perusahaan pemenang tender.
Pekerja mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas dalam mengusut tuntas kasus korupsi
bantuan sosial selama pandemi ini.

"Bukan hanya berdampak pada keuangan negara, korupsi bantuan sosial seperti itu juga sangat
merugikan rakyat yang sangat membutuhkan di masa sulit ini," tandasya.
30