Page 30 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

Ringkasan

Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2021, Aliansi pekerja yang juga menjadi
bagian dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY-Jawa Tengah (Jateng) itu, bersepakat
untuk menyerukan 5 tuntutan kepada pemerintah, Sabtu (1/5/2021). Pertama, agar pemerintah
mencabut UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, memberikan hak dasar buruh,
memberikan jaminan perlindungan atas hak bekerja, dan penghapusan sistem outsourcing.

ALIANSI BURUH AJUKAN 5 TUNTUTAN KEPADA PEMERINTAH

Yogyapos.com (YOGYA) - Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2021, Aliansi pekerja
yang juga menjadi bagian dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY-Jawa Tengah
(Jateng) itu, bersepakat untuk menyerukan 5 tuntutan kepada pemerintah, Sabtu (1/5/2021).
Pertama, agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, memberikan
hak dasar buruh, memberikan jaminan perlindungan atas hak bekerja, dan penghapusan sistem
outsourcing.

Kedua, mendesak THR dibayarkan tepat waktu dan tanpa dicicil. Ketiga, pemerintah segera
menanggulangi pandemi Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi. Keempat, usut korupsi
bantuan sosial dan fokus atasi penularan virus. Dan Kelima, terbitkan Perda Ketenagakerjaan
DIY.
Aksi para pekerja dimulai sejak pukul 15.30 WIB, bergerak dari titik kumpul di Kantor Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY Jalan Malioboro, Yogyakarta.

Ada dua agenda utama yang dilakukan. Aksi pertama para pekerja menggelar aksi simpatik
membagikan takjil di sepanjang Jalan Malioboro. Dan, aksi kedua mereka menemui pimpinan
DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasinya.

Waljid Budi Lestarianto Koordinator Umum Aksi Hari Buruh di Yogyakarta menyoroti kegagalan
pemerintah dalam melindungi kaum pekerja dan rakyatnya sepanjang setahun lebih pandemi
Covid-19 terjadi di Indonesia.

Waljid menyayangkan sikap pemerintah yang kurang serius di awal-awal pandemi, membuat
krisis kesehatan terburuk dalam seratus tahun terakhir merembet ke segala sendi kehidupan.
Pemerintah tidak memilik skala prioritas yang jelas. Bimbang, antara fokus menanggulangi
pandemi atau menjaga ekonomi tetap tumbuh.

"Sikap meremehkan pemerintah itu pada akhirnya membuat Indonesia tidak mendapatkan
keduanya, sistem kesehatan kolaps dan ekonomi tumbuh minus. Ujung-ujungnya pemerintah
mengambil jalan pintas, menggencet buruh dan rakyat lainnya, dengan segala renik kebijakan
yang merugikan," katanya.

Waljid membeberkan ada sebelas kebijakan dan peraturan yang menyengsarakan kelas pekerja
terbit sepanjang selama satu tahun pandemi Covid-19.

"Empat berupa surat edaran menteri, satu undang-undang, satu peraturan menteri, satu
peraturan presiden, dan empat peraturan pemerintah," katanya.
Waljid menyesalkan, sepanjang setahun ini pemotongan upah dengan dalih pandemi Covid-19
dilegitimasi lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 dan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan
pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19.

29