Page 44 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

tertuang di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.
Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan aturan uang pesangon seperti yang
tertuang dalam RPP aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah
disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Terkait PHK pesangon, nah memang di RPP kalau dibilang setengah tidak betul itu. Kalau kita
lihat basisnya adalah diatur oleh undang-undang. Komponennya ada tiga, uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak," jelas Elen dalam video conference, Jumat
(5/2/2021).

Lebih lanjut, Elen menjelaskan, dalam UU Cipta Kerja sudah diatur berapa nilai pesangon yang
harus didapat. Misalnya, untuk pensiun ada pengalinya sendiri dan kalau meninggal akan
mendapatkan uang pesangon dua kali dari yang diatur dalam UU Cipta Kerja.Ia menyatakan ada
basis perhitungan pesangon untuk masing-masing jenis PHK.
Artinya, semua jenis PHK tidak disamakan dalam perhitungan pesangon."Misalnya untuk pensiun
ada angka pengalinya. Untuk meninggal paling tidak (pemberian) uang pesangon dua kali dari
yang diatur undang-undang. Tapi, tetap mendapat uang hak dan sebagainya. Kalau dia cacat
atau sakit berkepanjangan, angka pengalinya adalah pesangonnya dua (kali) juga. Kalau pensiun
kalau tidak salah 0,75," Elen.

"Jadi, itu tadi ada basis penghitungannya. Menurut hemat kami, kalau dibilang setengah tidak
betul. Yang dipakai adalah angka yang di dalam undang-undang, kemudian ditentukan
pengalinya sesuai dengan jenis PHK, jadi tidak disamakan," kata Elen melanjutkan.

Sementara, dalam RPP bidang Ketenagakerjaan, di antaranya tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta PHK dituliskan bahwa korban PHK
karena perusahaan tutup dan merugi hanya bisa mengantongi pesangon 0,5 kali dari patokan
yang diatur dalam Pasal 39 (2) RPP tersebut.

Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 41-46 dan Pasal 51.Namun, pekerja akan tetap mendapatkan
uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Perusahaan dapat membayarkan separuh uang pesangon atau sebesar 0,5 kali dari Pasal 39
Ayat (2), dengan tujuh ketentuan berikut:

1. Ketika terjadi pengambilan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan yang mengakibatkan
perubahan syarat kerja dan pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.

2. Ketika perusahaan melakukan efisiensi akibat mengalami kerugian.

3. Saat perusahaan tutup karena mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut atau
tidak.4. Ketika perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeure).

5. Ketika perusahaan sedang menunda kewajiban pembayaran utang akibat merugi.

6. Ketika perusahaan pailit.

7. Ketika pekerja melanggar peraturan kerja dan telah diberikan tiga kali surat peringatan.

43