Page 682 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 682
Ringkasan
Setiap 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh atau May Day. Di momen ini biasanya para buruh
menyuarakan keluh kesahnya, tak terkecuali soal hak cuti haid yang sering tidak didapatkan
pekerja perempuan. Seperti yang disampaikan Gita, buruh perempuan di Jakarta, dirinya
mengaku sulit sekali mendapatkan hak cuti haid dari perusahaan tempatnya bekerja. "Cuti haid
hanya sebatas tulisan," terangnya beberapa waktu lalu.
MAY DAY 2021, PEREMPUAN JANGAN TAKUT AMBIL HAK CUTI HAID KALIAN
Setiap 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh atau May Day. Di momen ini biasanya para buruh
menyuarakan keluh kesahnya, tak terkecuali soal hak cuti haid yang sering tidak didapatkan
pekerja perempuan.
Seperti yang disampaikan Gita, buruh perempuan di Jakarta, dirinya mengaku sulit sekali
mendapatkan hak cuti haid dari perusahaan tempatnya bekerja. "Cuti haid hanya sebatas
tulisan," terangnya beberapa waktu lalu.
Sebagai buruh perempuan yang juga sedang menyusui, dia pun mengaku susah sekali
mendapatkan ruang laktasi di perusahaannya. "Padahal, itu diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. Belum lagi waktu kerja yang enggak pasti,
bisa dari pagi sampai tengah malam," tambahnya.
Hal serupa pun dikeluhkan Caca, salah seorang pekerja perempuan di Jakarta. Di tempatnya
bekerja, buruh perempuan yang mengambil cuti haid itu kadang dinilai manja, bahkan kalau
mau ambil cuti haid, atasan suka memandang sinis.
"Mau ambil cuti haid nih, kadang tuh di-sinisin sama atasan. Terus, kalau perempuan bersuara,
dianggap emosional. Diam saja dianggap nurut-nurut aja. Makin sempit deh ruang perempuan
meski di kelas-kelas pekerja," tuturnya.
Padahal, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa hak cuti dan
istirahat tidak dihapus dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan. "UU ini tidak
menghilangkan hak istirahat saat haid dan istirahat melahirkan yang telah diatur dalam UU
Ketenagakerjaan," papar Menteri Ida awal Oktober 2020.
Begitu juga soal jam kerja lembur. "Tetap diatur waktu kerja lembur maksimal 4 jam dalam satu
hari. Waktu istirahat dan cuti tetap ada dan diatur," ungkap Menteri Ida.
Dia memastikan pengusaha tetap wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja atau
buruh. Adapun mekanisme jam kerja tetap mengikuti ketentuan UU Ketenagakerjaan No.13
Tahun 2003 yaitu 7 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu
serta 8 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu pekan.
Sementara itu, soal hak cuti haid ini tertuang di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa
haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari
pertama dan kedua pada waktu haid.
Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Evaluation Konvensi Internasional Kementerian
Ketenagakerjaan Umar Kasim mengatakan, sudah jelas tertera dalam pasal tersebut bahwa
perempuan haid boleh izin kerja. Apalagi dalam kondisi kesakitan dan diharuskan untuk istirahat.
681
