Page 76 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami peningkatan dari 5,23 persen (Agustus
2019) menjadi 7,07 persen (Agustus 2020).
Selain meningkatnya jumlah pengangguran, struktur lapangan pekerjaan juga mengalami
perubahan. Di antara berbagai sektor yang mengalami stagnasi atau bahkan terkontraksi, jumlah
pekerja di sektor pertanian dan perdagangan mengalami pertumbuhan positif. Proporsi pekerja
di pertanian mengalami peningkatan 2,23 persen.

Hal ini wajar mengingat pertanian umumnya bersifat informal dan tidak memerlukan kualifikasi
pekerja yang terlalu tinggi sehingga akomodatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Perubahan struktur pekerjaan juga terlihat berdasarkan status pekerjaan. Perubahan paling
signifikan terjadi pada proporsi buruh/karyawan/pegawai yang turun 4,28 persen. Disinyalir
mereka beralih ke pekerjaan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap,
pekerja tidak dibayar, dan pekerja bebas) yang secara total mengalami peningkatan proporsi
pekerja sebesar 4,6 persen.
Di tengah perubahan struktur ketenagakerjaan, bagaimana dengan kesejahteraan para buruh?
Bagai peribahasa sudah jatuh, tertimpa tangga, itulah nasib sebagian buruh di tengah pandemi
Covid-19. Berbagai lapangan usaha yang terpukul pandemi terpaksa memotong upah pekerja.
Survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa
rata-rata upah buruh turun 5,20 persen menjadi Rp2,76 juta per bulan. Pada Agustus 2019, rata-
rata upah buruh Rp2,91 juta per bulan.

Besar kecilnya perubahan upah buruh ini ber Fenomena perubahan upah buruh juga ber Kondisi
yang tidak ideal bagi operasional usaha perhotelan dan restoran tersebut kemudian berujung
pada sejumlah langkah efisiensi, seperti merumahkan pegawai, pemotongan upah, atau bahkan
PHK. Dengan demikian, tidak mengherankan ketika upah buruh di sektor penyediaan akomodasi
dan makan minum sangat terdampak pandemi, yakni mengalami penurunan 17,28 persen.

Di tahun 2021, menyusul pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi 2,07 persen dan
pemberlakuan UU Cipta Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan tidak ada kenaikan
upah minimum berdasarkan pertimbangan dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Pemerintah berusaha menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para investor, yang mana
kemudian diharapkan membawa efek domino penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan
ekonomi di masa pandemi. Namun branding tenaga kerja murah tidak seharusnya dijadikan daya
tarik.

Selain berpotensi mengabaikan kesejahteraan pekerja, pasar tenaga kerja yang melimpah tanpa
dibarengi keterampilan yang mumpuni hanya akan menghasilkan produktivitas rendah dan tidak
menarik bagi investor.

Peran pemerintah Dalam kegiatan perekonomian yang melibatkan pengusaha dan pekerjanya,
kerap kali terjadi konflik karena perbedaan pendapat dan kepentingan kedua belah pihak. Dari
sisi pekerja dipastikan mereka mengharapkan dan mendesak upah untuk dinaikkan. Di sisi lain
pengusaha berharap upah tidak naik atau tetap. Masing-masing pihak mempunyai argumentasi
yang kuat untuk mendukung usulannya.

Terlebih lagi setelah terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Covid-19
yang memungkinkan sebagian perusahaan melakukan penyesuaian upah pekerja. Penyesuaian
upah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, akan tetapi
proses negosiasi dan diskusi tidaklah mudah.

75