Page 77 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 77
Oleh karena itu sengketa antara buruh dan pengusaha, atau yang biasa disebut perselisihan
hubungan industrial, sangat membutuhkan penengah yang mampu mengawasi penyelesaian
masalah. Di sinilah pemerintah berperan sebagai mediator untuk mengakomodasi dua
kepentingan yang bertolak belakang dan menjamin timbulnya keadilan serta kepastian hukum
bagi kedua belah pihak.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan pemda setempat, harus mengawasi
secara ketat dan mendengarkan aspirasi para pekerja karena posisi pekerja dipandang cukup
lemah dalam penetapan upah.
Bagaimanapun juga kesejahteraan buruh berkontribusi dalam mendorong pemulihan ekonomi
Indonesia di tengah pandemi. Hampir setengah dari penduduk berusia 15 tahun ke atas
merupakan pekerja, baik sebagai pekerja formal maupun informal. Daya beli yang memadai akan
menciptakan pasar permintaan dan penawaran sehingga konsumsi meningkat dan perekonomian
tetap berjalan.
(*).
76
