Page 762 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 762
TAMPUNG ADUAN BURUH, PEMKOT BUKA POSKO THR
TARAKAN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meluncurkan Pos Komando (Posko)
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun ini. Posko ini bertujuan memberikan pelayanan
informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR. Bukan hanya
tingkat pusat, di daerah Posko THR 2021 juga difasilitasi pemerintah daerah.
Keberadaan Posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak
pekerja/buruh untuk mendapatkan THR benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan. Karena
sesuai instruksi Menaker, THR dibayar full 1 bulan gaji dan dibayarkan sebelum Idul Fitri.
"Namanya THR seharusnya dibayarkan sebelum Lebaran, kalau sesudah Lebaran namanya
bukan THR tetapi tunjangan setelah Lebaran. Untuk posko ada di Dinas Tenagakerja dan
Perindustrian Tarakan, sudah ada poskonya disana untuk menampung keluhan buruh terkait
berbagai macam persoalan THR, atau bahkan ada yang sampai tidak mendapatkan," terang Wali
Kota Tarakan, Khairul, Jumat (30/4).
Untuk nilai, lanjut Khairul seharusnya 1 bulan gaji sesuai ketentuan yang ada tetapi tergantung
dengan sistem kerja dan perjanjian antara karyawan dan perusahaan. Kalau untuk yang sudah
pegawai biasanya 1 bulan gaji, kalau yang outsourching dibahas secara internal di perusahaan
karena ada mekanisme penghitungnya.
"Makanya kedepan tidak ada lagi outsourching, tetapi saat ini memang masih banyak yang
membutuhkan. Kalau untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah disiapkan, cuma saya belum lihat
teknisnya. Sedangkan untuk pensiunan yang katanya dapat ya Alhamdulillah karena saya juga
pensiunan, tetapi saya belum tahu apakah ada atau tidak. Lumayankan pensiun saya Rp3 juta,"
ungkapnya.
Ditambahkan Sekretaris Daerah Tarakan, Hamid Amren, pihaknya telah menyiapkan anggaran
untuk membayar THR ASN, namun secara teknis dirinya mengakui belum dapat dari Kementerian
Keuangan.
"Kita siapkan anggaranya, tetapi tergantung aturan. Kalau pengalaman saya waktu jadi Kepala
BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), dana yang dibutuhkan sekitar Rp12
miliar-Rp13 miliar. Saya belum baca SK dari Kementerian Keuangan sehingga belum bisa
menjelaskan secara mendetail. Yang jelas THR itu gaji pokok dan tunjangan melekat seperti
tunjangan jabatan, anak, dan istri," imbuhnya. (yan)
761
