Page 765 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

MENAKER IDA FAUZIYAH MEMFASILITASI TUNTUTAN APINDO DAN SERIKAT
PEKERJA SOAL PENGESAHAN RUU PKS
, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin
Iskandar alias Gus Ami menerima surat pernyataan komitmen bersama tentang tuntutan untuk
mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual (PKS) atau RUU PKS menjadi UU PKS.

Penyerahan komitmen bersama yang ditandatangani oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani dan pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh (SP/SB) tersebut difasilitasi dan disaksikan langsung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah .

Para pimpinan SP/SB tersebut antara lain Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
Elly Rosita, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea,
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai, Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi, Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia
(Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori, dan Ketua Umum KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution.

Muhaimin Iskandar menilai surat komitmen bersama tersebut sebagai bukti bentuk dukungan
RUU PKS, bukan hanya dari aktivis perempuan melainkan juga dari para pejuang aktivis buruh
dan pengusaha yang bersatu. Sebab, salah satu lokasi rawan kekerasan seksual adalah di tempat
kerja. "Untuk itu, tempat kerja harus kita jaga agar produktif, sehingga RUU PKS ini bisa
mengurangi hingga zero accident pada kekerasan terutama perempuan," kata Gus Ami di gedung
DPR RI, Jakarta, Jumat (30/4).

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengapresiasi Menaker Ida Fauziyah yang
telah memfasilitasi pertemuan konfederasi SP/SB dan Apindo dengan pimpinan DPR.

"Setelah ini, akan segera disampaikan ke Badan Legislasi dan seluruh fraksi DPR. Diharapkan
menjadi pertimbangan agar RUU PKS segera disahkan," katanya.

Ida Fauziyah menilai RUU PKS sebagai upaya melindungi masyarakat termasuk pekerja atau
buruh yang merupakan kelompok rentan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual baik di
tempat kerja atau ketika perjalanan masuk dan pulang kerja menggunakan fasilitas umum. "Ini
harus menjadi perhatian bersama. Kejadian pelecehan dan kekerasan seksual memang dapat
terjadi di mana saja termasuk di tempat tinggal para pekerja/buruh, seperti tempat indekos,
asrama, atau kontrakan," ujarnya.

Ida menjelaskan pelecehan dan kekerasan seksual adalah dua mata pisau yang merusak
seseorang dan berdampak pada kesehatan fisik maupun mental serta kinerja di tempat kerja.

"Hal ini jelas akan merugikan pekerja atau buruh dan pengusaha. Untuk itu negara perlu hadir
memberikan perlindungan bagi rakyatnya," ungkapnya.
Ida menegaskan selaku perwakilan pemerintah yang menangani masalah ketenagakerjaan,
pihaknya memberikan apresiasi gerakan SP/SB bersama dengan asosiasi pengusaha yang telah
melakukan kajian tentang pelecehan dan kekerasan seksual dikaitkan dengan RUU PKS. "Ini
menunjukan komitmen dan kolaborasi yang tinggi dari unsur pekerja dan pengusaha sebagai
pemangku kepentingan kunci dalam perlindungan terhadap pekerja atau buruh dan
keberlangsungan usaha sehingga mampu mencapai produktivitas dan kesejahteraan bersama,"
pungkas Ida Fauziyah.

(*/jpnn).

764