Page 866 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

Lebih lanjut, Menaker meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah
bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR
Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara
kekeluargaan.

Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh yang bersangkutan
dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

“Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan)
setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, serta memastikan bahwa
kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
Keagamaan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Ida.
Selain itu, ia meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan
hukum yang dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas
ketenagakerjaan.
“Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021
dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan,” terangnya.

Ida menambahkan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak mampu
membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak
pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan
dengan kondisi perusahaan.
“Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan
pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan
melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai
dengan rekomendasi kepada gubernur/wali kota/bupati setempat untuk pengenaan sanksi
administratif,” pungkas Menaker. * #setkap #THR Editor: Setiawan Sumber:
https://setkab.go.id/ada-di-34-provinsi-posko-thr-diharapkan-bantu-penuhi-hak-pekerja/
Sebarkan Navigasi pos Pos sebelumnya Kecelakaan Motor vs Bus Pariwisata di Sampang
Akibatkan Seorang Perempuan Meninggal Pos berikutnya Kementerian PUPR: 427 Km Ruas Tol
Baru Ditargetkan Tuntas di 2021

865