Page 889 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 889
Judul Pimpinan Serikat Pekerja Pertanyakan Lamanya Proses RUU PKS
Nama Media merdeka.com
Newstrend RUU Pencegahan Kekerasan Seksual
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/pimpinan-serikat-pekerja-
pertanyakan-lamanya-proses-ruu-pks.html
Jurnalis Haris Kurniawan
Tanggal 2021-04-30 19:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ristadi (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional) "Kami ingin agar RUU itu segera
disahkan agar perlindungan bagi anggota kami di tempat kerja bisa lebih maksimal, terutama di
sektor garmen yang umumnya perempuan, "
neutral - Haryadi Sukamdani (Ketua umum Apindo) "Kali ini kami kompak dengan teman2 serikat
pekerja untuk meminta DPR segera membahas dan mengesahkannya, "
neutral - Muhaimin Iskandar (Wakil ketua DPR) "Tentu ini menambah energi kami untuk
berjibaku membahas dan memperjuangkannya. Terima kasih banyak "
Ringkasan
RUU Pencegahan Kekerasan Seksual sudah nyaris 4 tahun dibahas namun belum ada tanda-
tanda akan segera disahkan oleh DPR. Padahal RUU ini sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk
mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja. Hal ini membangkitkan pertanyaan
para pimpinan serikat pekerja dan Asosiasi pengusaha (Apindo).
PIMPINAN SERIKAT PEKERJA PERTANYAKAN LAMANYA PROSES RUU PKS
RUU Pencegahan Kekerasan Seksual sudah nyaris 4 tahun dibahas namun belum ada tanda-
tanda akan segera disahkan oleh DPR. Padahal RUU ini sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk
mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja.
Hal ini membangkitkan pertanyaan para pimpinan serikat pekerja dan Asosiasi pengusaha
(Apindo).
"Kami ingin agar RUU itu segera disahkan agar perlindungan bagi anggota kami di tempat kerja
bisa lebih maksimal, terutama di sektor garmen yang umumnya perempuan, "kata Ristadi
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional dalam dialog dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin
Iskandar di Gedung DPR, Jumat (30/4) sore.
888