Page 891 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 891
Judul Menaker Fasilitasi Tuntutan APINDO dan Serikat Pekerja Soal
Pengesahan RUU PKS
Nama Media merdeka.com
Newstrend RUU Pencegahan Kekerasan Seksual
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-fasilitasi-tuntutan-apindo-
dan-serikat-pekerja-soal-pengesahan-ruu-pks.html
Jurnalis Haris Kurniawan
Tanggal 2021-04-30 19:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR) "Untuk itu, tempat kerja harus kita jaga agar
produktif, sehingga RUU PKS ini bisa mengurangi hingga zero accident pada kekerasan terutama
perempuan,"
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Ini harus menjadi perhatian bersama.
Kejadian pelecehan dan kekerasan seksual memang dapat terjadi di mana saja termasuk di
tempat tinggal para pekerja/buruh, seperti tempat kost, asrama ataupun kontrakan, "
Ringkasan
Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar menerima surat
pernyataan komitmen bersama tentang tuntutan untuk mempercepat pembahasan dan
pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ( PKS ) menjadi UU PKS. Penyerahan
komitmen bersama yang ditandatangani oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO) Hariyadi B.Sukamdani dan pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(SP/SB) tersebut difasilitasi dan disaksikan langsung Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
MENAKER FASILITASI TUNTUTAN APINDO DAN SERIKAT PEKERJA SOAL
PENGESAHAN RUU PKS
Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar menerima surat
pernyataan komitmen bersama tentang tuntutan untuk mempercepat pembahasan dan
pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ( PKS ) menjadi UU PKS.
Penyerahan komitmen bersama yang ditandatangani oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (APINDO) Hariyadi B.Sukamdani dan pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh (SP/SB) tersebut difasilitasi dan disaksikan langsung Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah.
890
