Page 919 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 919

Judul               Telat Bayar Denda Lima Persen
                Nama Media          Suara Pemred
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg9&15
                Jurnalis            Tem
                Tanggal             2021-04-30 14:33:00
                Ukuran              112x133mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 22.400.000

                News Value          Rp 67.200.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Denda lima persen dari akumulasi nilai THR-
              nya sendiri



              Ringkasan

              PEMERINTAH akan menjatuhkan sanksi denda kepada perusahaan yang terlambat membayar
              THR sesuai ketentuan waktu yang telah diatur. "Denda lima persen dari akumulasi nilai THR-nya
              sendiri,"  kata  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  dalam  diskusi  virtual,  belum  lama  ini.
              Pemerintah, kata ida, mengatur pemberian pembayaran THR dalam surat edaran. Surat edaran
              disampaikan kepada para gubernur, lalu diteruskan ke bupati dan wali kota, dan disampaikan
              kepada para pengusaha. Dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
              Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/ Buruh di
              Perusahaan, Ida meminta kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar
              THR 2021 kepada pekerja sesuai peraturan perundangundangan atau H-7 Idul Fitri.



              TELAT BAYAR DENDA LIMA PERSEN

              PEMERINTAH akan menjatuhkan sanksi denda kepada perusahaan yang terlambat membayar
              THR sesuai ketentuan waktu yang telah diatur. "Denda lima persen dari akumulasi nilai THR-nya
              sendiri,"  kata  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  dalam  diskusi  virtual,  belum  lama  ini.
              Pemerintah, kata ida, mengatur pemberian pembayaran THR dalam surat edaran. Surat edaran
              disampaikan kepada para gubernur, lalu diteruskan ke bupati dan wali kota, dan disampaikan
              kepada para pengusaha.

              Dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang  Pelaksanaan Pemberian
              Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan, Ida meminta
              kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR 2021 kepada pekerja
              sesuai peraturan perundangundangan atau H-7 Idul Fitri.




                                                           918
   914   915   916   917   918   919   920   921   922   923   924