Page 923 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

Ida menjelaskan, posko THR 2021 tak hanya ada di pusat, tapi juga di provinsi dan
kabupaten/kota. Hal ini agar pelaksanaan koordinasi di posko menjadi lebih efektif.
Dia juga meminta kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota mengambil kebijakan atau
langkah bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu
membayar THR pada Lebaran tahun ini sesuai dengan peraturan perundangundangan, yakni H-
7.

Ida menyatakan gubernur dan bupati/wali kota harus memberikan solusi dengan mewajibkan
pengusaha melakukan dialog dengan pekerja. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai
kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan.

Dalam kesepakatan itu, sambung Ida, harus memuat soal waktu pembayaran THR dengan syarat
paling lambat dibayar H-1 Lebaran. Kesepakatan itu juga harus memuat laporan keuangan
perusahaan secara transparan. "Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Dinas
Ketenagakerjaan setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," ucapnya.
Namun, ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk membayar THR dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain
itu, Ida juga meminta gubernur dan bupati/wali kota agar melakukan tindakan hukum sesuai
kewenangan jika ada pelanggaran pemberian THR. Penegakan hukum yang dimaksud dengan
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

"Langkah lain yang kami minta, yaitu melaporkan data pelaksanaan THR 2021 dan tindak lanjut
yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan," jelas Ida.

Sementara itu, pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi akan
mendorong pengusaha yang benarbenar tak mampu membayar THR untuk melakukan dialog
dengan pekerja. Dialog itu diperlukan untuk menyepakati pelaksanaan pembayaran THR dengan
menyesuaikan kondisi perusahaan dan aturan pemerintah.
Ida menambahkan, jika terjadi pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka pegawai pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR. Pengawasan ini berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada gubernur
atau wali kota/bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif.
(ant/cnn)

Caption

TERIMA THR - Pekerja menunjukkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterimanya di
sebuah pabrik rokok, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (29/4). Sebanyak 51.451 pekerja harian dan
borongan di perusahaan itu menerima uang THR guna membantu mereka dalam memenuhi
kebutuhan keluarga selama bulan Ramadan dan Idul Fitri.

922