Page 922 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

Ringkasan

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar, Manto mengimbau
kepada setiap dinas terkait yang ada di kabupaten/kota untuk segera membentuk posko
Tunjangan Hari Raya (THR). Posko THR ini nantinya untuk membantu pekerja mendapatkan
haknya. "Kita sudah memberikan arahan kepada Disnakertrans yang ada di kabupaten/kota
untuk membentuk posko THR juga. Melalui posko THR tersebut, masyarakat bisa mengadukan
jika ada perusahaan yang tidak memenuhi hal mereka," katanya di Pontianak, Kamis (29/4).

PEMDA DIMINTA BUKA POSKO THR

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar, Manto mengimbau
kepada setiap dinas terkait yang ada di kabupaten/kota untuk segera membentuk posko
Tunjangan Hari Raya (THR). Posko THR ini nantinya untuk membantu pekerja mendapatkan
haknya.

"Kita sudah memberikan arahan kepada Disnakertrans yang ada di kabupaten/kota untuk
membentuk posko THR juga. Melalui posko THR tersebut, masyarakat bisa mengadukan jika ada
perusahaan yang tidak memenuhi hal mereka," katanya di Pontianak, Kamis (29/4).

Manto menegaskan, untuk THR tahun 2021 ini harus dibayarkan paling lambat tujuh hari
sebelum Lebaran. Adapun besaran THR berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR sesuai
dengan waktu yang ditentukan, disarankan agar melakukan dialog antara serikat buruh/pekerja
dengan perusahaan untuk membuat kesepakatan secara tertulis," tuturnya.

Namun, lanjutnya, ketidakmampuan perusahaan harus dibuktikan dengan laporan keuangannya.
Kesepakatan tersebut harus dilaporkan ke Disnakertrans Provinsi Kalbar paling lambat tujuh hari
sebelum Lebaran.

"Nantinya, Disnakertrans akan segera membentuk posko THR untuk menerima dan memproses
pengaduan, dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelayanan dilakukan selama jam kerja dengan mematuhi protokol Covid-19," kata Manto.
Untuk kontak person pada tiga posko THR yang sudah di bentuk oleh Disnakertrans Kalbar,
antara lain Posko Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Sunarta, SH, MM Kabid
Pengawasan Ketenagakerjaan: 085794469827), Posko UPT Wasnaker Wilayah 1 (Sabarhati
Duha, SH Kepala UPT: 082157320111), Posko UPT Wasnaker Wilayah 2 (Sumadi, SE, M.Si Kepala
UPT: 081384784193).

Pada kesempatan itu, Manto mengatakan sampai saat ini baru ada satu perusahaan yang
melakukan konsultasi dengan pihaknya terkait dengan persyaratan pembayaran THR. "Namun,
sampai saat ini belum ada perusahaan yang mengajukan tidak mampu membayar THR akibat
pandemi, dan kita harap itu tidak ada, sehingga setiap perusahaan bisa membayarkan
kewajibannya atas THR karyawan mereka," kata Manto.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, posko THR Lebaran 2021
sudah ada di 34 provinsi di Indonesia. Posko THR ini dibuat untuk membantu pekerja
mendapatkan haknya. "Sudah semua, 34 provinsi sudah ada posko THR nya," kata Ida dalam
keterangan resmi, dikutip Rabu (28/4).

921