Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2020
P. 267

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan bantuan bergulir bagi para pekerja dengan gaji di bawah
              Rp 5 juta. Mereka yang menerima bantuan itu juga harus memenuhi ketentuan. Salah satunya
              memiliki  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  masih  aktif.  Masing-masing  dari  para  pekerja  tersebut
              menerima total subsidi gaji sekitar Rp 2,4 juta.

              Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan guru honorer menjadi salah satu penerima
              subsidi gaji sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan atau sekitar Rp 2,4 juta.

              Sejauh  ini,  pihaknya  tengah  meminta  kepada  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan
              (Kemendikbud)  dan  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi
              (KemenPAN-RB) untuk melakukan pendataan terhadap pegawai honorer yang memenuhi syarat.

              "Ada isu guru honorer dimasukkan dalam daftar penerima manfaat, baik yang sudah terdaftar di
              dalam  BP  Jamsostek  dan  saat  ini  di  dalam  proses  penyempurnaan  melalui  database  di
              Kemendikbud maupun KemenPAN-RB," jelas Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI, di DPR
              RI, Jakarta, Senin (24/8/2020).
              Kendati begitu, dirinya tidak menjelaskan berapa jumlah pegawai atau guru honorer yang bakal
              mendapatkan subsidi gaji tersebut.

              Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pencairan program bantuan subsidi gaji Rp600.000 kepada
              pegawai bergaji di bawah Rp5 juta per bulan akan cari pada pekan ini.

              Adapun peluncuran program bantuan subsidi gaji tersebut nantinya akan dilakukan langsung
              oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan bantuan produktif lainnya.

              "Akan diluncurkan Bapak Presiden pada minggu ini yaitu bantuan produktif dan subsidi gaji yang
              sudah disiapkan dalam bentuk DIPA," kata Sri Mulyani.

              Dia  menjelaskan,  pencairan  program  bantuan  untuk  pegawai  swasta  dan  bantuan  produktif
              untuk UMKM, sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat realisasi anggaran program PEN
              yang dialokasikan Rp 695,2 triliun. Program bantuan pegawai ini masuk ke klaster sektoral K/L
              dan pemerintah daerah yang dianggarkan Rp 106,05 triliun.

              "Untuk  dua  program  baru  yang diminta  dilakukan dan selama  sebulan  ini  sudah difinalkan,"
              ujarnya.






























                                                           266
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272