Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2020
P. 48
REALISASI BSU CAPAI RP3,6 TRILIUN
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi
Gunadi Sadikin menyatakan hingga pertengahan September 2020, program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah dan terdam-
pak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah terealisasi sebesar 3,6 triliun
rupiah.
Sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut yang
senilai 600 ribu rupiah per bulan selama empat bulan ke depan.
"Sudah ada dua gelombang pekerja yang telah menerima program subsidi upah melalui
bank yang berjumlah 7 triliun rupiah," kata Budi dalam Diskusi Media (Dismed) Forum
Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa ?
secara daring, Kamis (17/9).
Target anggaran yang akan disalurkan pemerintah untuk bantuan ini mencapai 7 triliun
rupiah hingga akhir September ini. Total anggaran dari program ini sebanyak 37,8 triliun
rupiah yang akan akan diterima oleh sebanyak 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam
BPJS Ketenagakerjaan.
Nantinya, lanjut Budi, penerima manfaat dari gelombang pertama akan dibagi dalam
lima batch. Saat ini sudah mencapai batch ketiga yang menyasar kepada sekitar 3,5 juta
karyawan dengan nilai total mencapai 4,5 triliun rupiah.
Batch keempat segera diluncurkan untuk 2,8 juta kar-wayan sekitar 3 triliun rupiah, dan
terakhir batch lima dapat sekitar 2 juta karwayan 3 triliun rupiah. "Kalau bisa kita
salurkan gelombang pertama di bulan September," ujarnya.
Proses validasi
Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kement-erian
Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, menuturkan proses validasi penerima program
BSU akan dilakukan selama empat hari. Pengecekan secara mendalam akan dilakukan
oleh Kementerian ketenagakerjaan, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.
"Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan
persyaratan penerima manfaat program ini," ujar dia.
Peran dari Kemenaker, dikatakan Haiyani, sangat penting karena merupakan instansi
yang diberikan kewenangan Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir.
47
