Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2020

Judul Aparat TNI/Polri Mulai Awasi Perkantoran
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Pembatasan Sosial Berskala Besar

Halaman/URL Pg7
Jurnalis J-2
Tanggal 2020-09-18 04:03:00
Ukuran 199x143mmk

Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 56.715.000
News Value Rp 170.145.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi

Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ariza (None) Mereka juga bisa masuk ke gedung perkantoran, melihat apakah
ada jaga jarak di dalam kantor, apakah jumlah karyawan sudah memenuhi 25% atau
50% sesuai jenis perusahaan

positive - Ariza (None) Makanya kami minta perkantoran sejak masa PSBB itu 25%.
bahkan sedapat mungkin kerja di rumah. Kemudian sifnya diatur, jam pergi, istirahat,
pulang, berjarak 2-3 jam. Kemudian di perkantoran kita minta ada wastafel rutin
dibersihkan, disinfektan, hand sanitizer. Kita minta ada jarak dan pakai masker

positive - Eneng Maliyanasari (Anggota Fraksi PSI DPRD DKI) Kalau semisalnya ada
pelanggaran tolong dilaporkan karena Dinas Ketenagakerjaan buka beragam lini
pengaduan. Bisa ke Whatsapp, e-mail, aplikasi Jaki langsung untuk dinas itu bisa
mengawasi secara langsung karena dinas juga terbatas pengawasannya

positive - Eneng Maliyanasari (Anggota Fraksi PSI DPRD DKI) Yang kemarin juga sudah
banyak yang lapor. Karena mereka (karyawan) juga merasa waswas saat bekerja

positive - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Kemudian ada 15
perusahaan yang ditutup sementara karena ditemukan karyawan terpapar covid-19

Ringkasan

PENGAWASAN protokol kesehatan di perkantoran pada pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) di Ibu Kota dijamin akan lebih agresif. Dalam pelaksanaannya, Dinas
Tenaga Kerja. Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta akan didampingi
aparat TNI dan Polri.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria alias Ariza mengatakan pengawasan itu merujuk
Peraturan Gubernur DKI Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
50