Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2020
P. 52
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Covid-19.
APARAT TNI/POLRI MULAI AWASI PERKANTORAN
PENGAWASAN protokol kesehatan di perkantoran pada pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) di Ibu Kota dijamin akan lebih agresif. Dalam pelaksanaannya, Dinas
Tenaga Kerja. Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta akan didampingi
aparat TNI dan Polri.
Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria alias Ariza mengatakan pengawasan itu merujuk
Peraturan Gubernur DKI Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Covid-19.
Petugas tidak hanya mengawasi di depan gedung seperti pemeriksaan suhu atau
pemakaian masker dan protokol jaga jarak di elevator. "Mereka juga bisa masuk ke
gedung perkantoran, melihat apakah ada jaga jarak di dalam kantor, apakah jumlah
karyawan sudah memenuhi 25% atau 50% sesuai jenis perusahaan," kata Ariza,
kemarin.
Ia meminta setiap perkantoran bisa disiplin dan mematuhi protokol kesehatan yang
ditetapkan. Perusahaan wajib membatasi karyawan yang bekerja hanya sebanyak 25%
dari kapasitas kantor, jika perusahaan itu bergerak di bidang nonesensial.
Untuk perusahaan yang bergerak di bidang esensial, dibatasi karyawannya hanya 50%.
Perusahaan yang termasuk 11 sektor esensial antara lain kesehatan, konstruksi, logistik,
komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perhotelan, energi, kebutuhan sehari-
hari, pangan/minuman, industri strategis, dan pelayanan dasar serta jasa utilitas.
Perkantoran juga diwajibkan melakukan pengecekan suhu, menyediakan hand sanitizer,
tempat cuci tangan, dan mengatur jam kerja karyawan. "Makanya kami minta
perkantoran sejak masa PSBB itu 25%. bahkan sedapat mungkin kerja di rumah.
Kemudian sifnya diatur, jam pergi, istirahat, pulang, berjarak 2-3 jam. Kemudian di
perkantoran kita minta ada wastafel rutin dibersihkan, disinfektan, hand sanitizer. Kita
minta ada jarak dan pakai masker," tukas Ariza.
Lapor pelanggaran
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Eneng Maliyanasari mengimbau masyarakat dan karyawan
untuk berani melaporkan pelanggaran yang terjadi di kantor. Hal itu lantaran klaster
perkantoran menjadi salah satu tempat yang dinilai rawan penyebaran covid-19.
"Kalau semisalnya ada pelanggaran tolong dilaporkan karena Dinas Ketenagakerjaan
buka beragam lini pengaduan. Bisa ke Whatsapp, e-mail, aplikasi Jaki langsung untuk
dinas itu bisa mengawasi secara langsung karena dinas juga terbatas pengawasannya,"
kata Eneng.
Menurutnya. Disnakertrans DKI tidak akan mampu mengawasi atau melakukan sidak ke
67 ribu sektor usaha. Sehingga. jika ada kantor yang tidak menerapkan aturan maksimal
51
