Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2020
P. 66

Sudah terdapat dua batch pekerja yang telah menerima program bantuan tersebut yang
              senilai  600  ribu  rupiah  per  bulan  selama  empat  bulan  ke  depan.  "Sudah  ada  dua
              gelombang  pekerja  yang  telah  menerima  program  subsidi  upah  melalui  bank  yang
              berjumlah 7 triliun rupiah," kata Budi dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka
              Barat  9  (FMB9)  bertajuk  Bantuan  Subsidi  Upah  dan  Prakerja,  Untuk  Siapa  ?  secara
              daring, Kamis (17/9).

              Target anggaran yang akan disalurkan pemerintah untuk bantuan ini mencapai 7 triliun
              rupiah hingga akhir September ini. Total anggaran dari program ini sebanyak 37,8 triliun
              rupiah yang akan akan diterima oleh sebanyak 15,7 juta karyawan yang terdaftar dalam
              BPJS Ketenagakerjaan.

              Nantinya, lanjut Budi, penerima manfaat dari gelombang pertama akan dibagi dalam
              lima batch. Saat ini sudah mencapai batch ketiga yang menyasar kepada sekitar 3,5 juta
              karyawan dengan nilai total mencapai 4,5 triliun rupiah.

              Batch keempat segera diluncurkan untuk 2,8 juta karwayan sekitar 3 triliun rupiah, dan
              terakhir  batch  lima  dapat  sekitar  2  juta  karwayan  3  triliun  rupiah.  "Kalau  bisa  kita
              salurkan gelombang pertama di bulan September," ujarnya.

              Direktur  Jenderal  Pembinaan dan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan K3  Kementerian
              Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, menuturkan proses validasi penerima program
              BSU akan dilakukan selama empat hari. Pengecekan secara mendalam akan dilakukan
              oleh Kementerian ketenagakerjaan, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran. "Ada
              proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan
              penerima manfaat program ini," ujar dia.

              Peran dari Kemenaker, dikatakan Haiyani, sangat penting karena merupakan instansi
              yang diberikan kewenangan Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir.





































                                                           65
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71