Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021
P. 100

Tercatat, selama 2008-2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari total 1,5 juta
              pekerja anak berumur 10-17 tahun.
              "Kami  di  Kementerian  Ketenagakerjaan  serius  dan  tegas  dalam  melakukan  berbagai  upaya
              konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," kata Ida melalui siaran pers yang dilansir
              dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Sabtu (12/6/2021).

              Selain  itu,  lanjut  Ida,  pemerintah  juga  telah  meratifikasi  Konvensi  ILO  (International  Labour
              Organization) Nomor 138 tentang usia minimum yang diperbolehkan bekerja melalui Undang-
              undang Nomor 20 Tahun 1999.

              Substansi teknis yang ada dalam konvensi tersebut juga dituangkan dalam UU Nomor 13 Tahun
              2020 tentang Ketenagakerjaan. Ida mengatakan, pihaknya telah menempuh sejumlah upaya
              untuk menekan angka pekerja anak pada tahun 2021 ini.

              Pertama,  meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  terutama  di  daerah  pedesaan  dan  kelompok
              rentan,  agar  peduli  pada  pemenuhan  hak  anak  dan  tidak  melibatkan  anak  dalam  pekerjaan
              berbahaya.

              "Hal ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan
              tembakau," ujar Ida.

              Kedua,  melakukan  koordinasi  dan  asistensi  untuk  mengembalikan  anak-anak  ke  pendidikan
              dengan menggunakan berbagai pendekatan.
              Ketiga,  memberikan  pelatihan  pada  pekerja  anak  dari  kelompok  rentan  (putus  sekolah  dan
              keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
              pekerjaan.

              Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok buruh
              dan  keluarga  miskin  yang  terdampak  Covid-19  yang  memiliki  kerentanan  terhadap  anggota
              keluarga untuk menjadi pekerja anak.

              Selanjutnya,  melakukan  supervisi/pemeriksaan  ke  perusahaan  yang  diduga  mempekerjakan
              anak. Kemudian, melakukan sosialisasi tentang norma kerja anak kepada para  stakeholder  .

              Langkah  terakhir  yakni  pencanangan  zona/kawasan  bebas  pekerja  anak  di  Sumatra  Utara,
              Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

              Ida mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat anak yang belum mendapat hak mereka
              secara penuh, terutama yang terlahir dari keluarga miskin.

              "Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-
              anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
              pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
              kembang anak," kata Ida.
              Ida pun mengajak semua pihak mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka pekerja
              anak di Tanah Air.

              "Stop pekerja anak, mari dukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
              anak-anak sekitar kita," katanya.





                                                           99
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105