Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

pekerjaan berbahaya. Kebijakan ini dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan
kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.

Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan
keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.

Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada kelompok buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.

Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stakeholder.

Ketujuh, pencanangan zona/kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Menaker mengakui, saat ini masih terdapat anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-
anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," ujarnya.

Ida menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam
penanggulangan pekerja anak. Ia juga mengajak instansi terkait dan seluruh komponen
masyarakat, untuk bersama-sama mendukung penanggulangan pekerja anak secara nasional.
"Stop pekerja anak! Mari dukung upaya pemerintah dengan meningkatkan kepedulian kepada
anak-anak sekitar kita," katanya. Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

126