Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

MENAKER UNGKAP 7 LANGKAH PEMERINTAH HAPUS PEKERJA ANAK

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk
menghapus pekerja anak. Kemnaker menyiapkan tujuh langkah konkret yang akan dilakukan di
tahun 2021 ini untuk mengurangi pekerja anak.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan pada tahun 2008-2020, Kemnaker telah
melaksanakan program pengurangan pekerja anak dan telah berhasil menarik pekerja anak dari
tempat kerja sebanyak 143.456 anak.

Tujuan program ini adalah mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM)
yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter dalam
rangka memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.

Ia menyebut pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak. Hal ini
ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan
bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu, pemerintah memasukkan
substansi teknis yang ada dalam konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2013 tentang Ketenagakerjaan.

"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," jelas Ida dalam keterangan tertulis, Sabtu
(12/6/2021).

Saat menyampaikan keynote speech pada acara 'End Child labour virtual race 2021' yang digelar
ILO dalam rangka World Day Agaisnt Labour 2021, Ida mengungkap berbagai upaya yang akan
dilakukan untuk mengurangi pekerja anak di tahun 2021. Pertama, meningkatkan kesadaran
masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli pada
pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini dilakukan
salah satunya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Ketiga, memberikan pelatihan pada
pekerja anak dari kelompok rentan (Putus Sekolah dan Keluarga Miskin) dalam program
pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan.
Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada Kelompok /Buruh
dan keluarga miskin yang terdampak COVID-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak. Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan
yang diduga mempekerjakan anak.

Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stake holder.
Terakhir, pencanangan zona/kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan,
Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
Ida mengakui saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara
penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.

"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-
anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," katanya.

190