Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

PERINGATAN HARI DUNIA MENENTANG PEKERJA ANAK, MENAKER IDA PAPARKAN
7 LANGKAH KONKRIT
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus
berupaya menghapus pekerja anak. Dalam perkembangannya pemerintah sudah melakukan
penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk.

Pada Tahun 2008 - 2020 Kemenaker telah melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak
dan telah berhasil menarik pekerja anak dari tempat kerja sebanyak 143.456 anak. Tujuan
program ini adalah mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang
putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter dalam rangka
memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.

Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menyampaikan keynote speech
pada acara "End Child labour virtual race 2021" yang diselenggarakan oleh ILO dalam rangka
World Day Agaisnt Labour 2021secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/6).
Menaker Ida menyampaikan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menghapus
pekerja anak. Hal ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum
untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu,
pemerintah juga memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya
konkrit guna mengurangi pekerja anak di Indonesia," jelas Menaker Ida.

Berbagai upaya yang akan di lakukan di tahun 2021 ini di antaranya pertama, meningkatkan
kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pada kelompok rentan, agar peduli
pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya. Hal ini
dilakukan di antaranya melalui supervisi ke perkebunan kelapa sawit dan perkebunan tembakau.
Kedua, langkah-langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke
Pendidikan, dengan menggunakan berbagai pendekatan.

Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari Kelompok Rentan (Putus Sekolah dan
Keluarga Miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan
pekerjaan.

Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau pelindungan sosial pada Kelompok /Buruh
dan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota
keluarga untuk menjadi pekerja anak.

Kelima, melakukan supervisi/pemeriksaan ke perusahaan yang diduga mempekerjakan anak.
Keenam, melakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi norma kerja anak kepada stake holder.
Dan langkah terakhir, pencanangan zona/ kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Menaker Ida mengakui, saat ini masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak
mereka secara penuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.

"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-
anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-betuk
pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh
kembang anak," katanya.

193