Page 345 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021
P. 345
BURUH DAN PETANI AKAN MELAWAN RENCANA PAJAK SEMBAKO
oleh Rizky Suryarandika, Deddy Darmawan Nasution, Novita Intan Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif pajak
pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok (sembako) masyarakat dan di sisi lain akan
memberlakukan tax amnesty jilid 2 bagi pengusaha. KSPI menyebut ini adalah cara-cara
pemerintah meniru kolonialisme atau sifat penjajah.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai sangat tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak.
Termasuk produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi pengenaan pajak penjualan atas
barang mewah (PPnBM) hingga nol persen. Tetapi untuk rakyat kecil, sekedar untuk makan saja,
sembako dikenakan kenaikan pajak.
"Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. Penjajah!" kata Iqbal dalam keterangan pers kepada wartawan,
Jumat (11/6).
Iqbal menegaskan, kalau rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, kaum buruh
akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Baik secara aksi di jalanan maupun
mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Iqbal menyoroti rencana adanya kenaikan PPN berdampak pada harga yang barang akan naik.
Hal ini akan merugikan masyarakat, terutama buruh, karena harga barang menjadi mahal.
"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang
masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," ucap Iqbal.
In Picture: Rencana Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bagi Bahan Pokok Dewan Pimpinan
Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) pun secara tegas menolak rencana
pemerintah mengenakan PPN terhadap sembako seperti yang tertuang dalam draf revisi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sekjen
APTRI, Nur Khabsyin meminta kebijakan itu dikaji ulang karena akan memberatkan kehidupan
petani.
"Saya kira perlu dikaji ulang. Apalagi saat ini masa pandemi dan situasi perekonomian sedang
sulit. Ini akan berimbas ke seluruh Indonesia dan membuat gaduh masyarakat, terutama
masyarakat petani," kata Khabsyin, dalam keterangannya diterima Republika, Jumat (11/6).
Menurut Khabsyin, selama ini petani tebu sudah dihadapkan pada beragam kebijakan yang
memberatkan, seperti pengurangan subsidi pupuk, rendahnya HPP gula, hingga maraknya gula
impor yang beredar di pasaran. Hal tersebut sudah membuat petani tebu menjadi tertekan.
"Ibaratnya petani sudah jatuh tertimpa tangga. kalau PPN dipaksakan petani siap demo ke
jakarta," ujar Khabsyin.
Sebetulnya, sebelum tahun 2017 gula konsumsi sudah dikenakan PPN, akan tetapi petani tebu
protes melalui unjuk rasa di Jakarta sehingga sejak 1 september 2017 gula konsumsi dibebaskan
dari PPN. Pengenaan PPN, kata Khabsyin dipastikan akan merugikan seluruh petani tebu yang
di Indonesia.
"Pedagang akan membeli gula tani dengan memperhitungkan beban PPN yang harus dibayarkan.
Ini tentu akan berdampak pada harga jual gula tani," ujar Khabsyin.
344
