Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

TOLAK MENTAH-MENTAH PPN SEMBAKO, BURUH ANCAM TEMPUH JALUR HUKUM

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam
akan menempuh jalur hukum jika rencana pajak pertambahan nilai (PPN) sembako diberlakukan.
Selain itu, dia juga mengatakan akan menggelar aksi besar-besaran jika rencana itu sampai
disahkan.

"Kami akan tempuh jalur hukum uji materi kalau itu disahkan oleh DPR di Mahkamah Konstitusi.
Kami akan melakukan aksi gerakan digabungkan dengan isu omnibus law," tegas Presiden KSPI
Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, dikutip Jumat (11/6/2021).

Selain itu, Said meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghentikan pemberlakuan tax
amnesty pajak jilid II. Sebab orang kaya akan kembali menikmati pengampunan pajak dari
pemerintah.

"Stop retorika Menteri Keuangan pemberlakuan tax amnesty jilid II!" ujarnya.

Said menayangkan rencana pemerintah itu, sebab mempengaruhi harga kebutuhan pangan
rakyat. Sementara, pemerintah malah memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah
(PPnBM) untuk produsen mobil.

"Kami mengecam keras. Memberlakukan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN khususnya PPN
sembako adalah cara-cara kolonialisme," katanya.

"Yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini adalah sifat penjajah. Orang kaya diberi relaksasi
pajak termasuk produsen mobil PPnBM dalam kapasitas mobil tertentu sampai 0% tapi rakyat
untuk makan yang kita kenal sembako direncanakan dikenai pajak. Itu bersifat kolonialisme
penjajah, tanda petik," tambahnya.

Ia berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menolak keras rencana PPN sembako dan tax
amnesty jilid II. Said meminta agar DPR jangan menjadi wakil kekuasaan tetapi benar-benar
menjadi wakil rakyat.

"Kami minta DPR menolak keras. Jadilah wakil rakyat jangan jadi sekedar wakil kekuasaan. Anda
dipilih untuk menjadi wakil rakyat bukan wakil kekuasaan. Keterlaluan kalau sampai
mengesahkan tax amnesty jilid II dan menaikkan PPN untuk sembako," tuturnya.

355