Page 360 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

WACANA KENAIKAN PPN SEMBAKO, KSPI: CARA-CARA KOLONIALISME, SIFAT
PENJAJAH
JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mengecam keras rencana pemerintah
yang akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai ( PPN ) untuk sembako dan memberlakukan
tax amnesty jilid 2. Iqbal menilai rencana tersebut merupakan sifat kolonialisme para penjajah.

"Kami mengecam keras rencana untuk memberlakukan tax amnesty dan menaikkan PPN
sembako . Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam
keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).

Menurut Iqbal, sangat tidak adil apabila orang kaya diberi relaksasi pajak. Ia mengatakan, ada
produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu yang diberi pengenaan pajak penjualan atas
barang mewah (PPnBM) hingga 0 persen. Akan tetapi, untuk rakyat kecil, sembako justru
dikenakan kenaikan pajak.

Iqbal menegaskan, kaum buruh akan melakukan perlawanan jika rencana menaikkan PPN
sembako ini tetap dilanjutkan. Ia kemudian menilai rencana kenaikan PPN ini akan merugikan
masyarakat karena akan membuat harga barang menjadi mahal.

"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus
law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang
masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat
kenaikan PPN," ujar dia.

Selain menolak kenaikan PPN, KSPI juga menolak pemberlakukan tax amenesty jilid 2. Menurut
Iqbal, tax amnesty jilid 1 yang diterbitkan tahun 2016 sudah ditolak oleh buruh dengan
menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia berpandangan, salah satu pertimbangan adanya tax amnesty ini bertujuan meningkatkan
pendapatan negara dari harta kekayaan orang kaya yang tersimpan di luar negeri.

"Tetapi faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan bertolak belakang. Tax amnesty jilid 1
tidak sesuai dengan harapan. Buktinya ABPN tetap defisit, pajak tidak sesuai target yang
diharapkan, dan sekarang pertumbuhan ekonomi negatif," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak melalui revisi
kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (RUU KUP).

Adapun, PPN sedianya diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1983, namun kemudian diubah dalam
UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 112 UU Cipta Kerja, barang kebutuhan pokok yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN.

Namun, aturan baru yang disiapkan Kementerian Keuangan menghapus ketentuan itu. Menteri
Keuangan Sri Mulyani pun menepis anggapan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan
pemulihan ekonomi karena adanya rencana pengenaan PPN pada sembako. Ia mengklaim, setiap
kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah akan mempertimbangkan situasi pandemi dan
pemulihan ekonomi. Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah tidak akan menjalankan kebijakan
yang berdampak buruk pada pemulihan ekonomi.

"Kemudian (rencana PPN sembako) di-blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang bahkan tidak
mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal hari ini fokus kita itu memulihkan ekonomi," kata Sri
Mulyani.

359