Page 364 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

dieksploitasi secara tidak manusiawi tanpa memperhatikan kesehatan, kehidupan keluarga serta
masa depan buruh Pembentukan ILO juga merupakan upaya meredam konflik akibat
ketidakadilan yang dialami para buruh, ketidakadilan tersebut terus meningkat seiring
bertambahnya jumlah industrialisasi sehingga akan mengancam perdamaian dunia.

Alasan lainnya yaitu tentang perekonomian, para pengusaha kala itu menciptakan lapangan kerja
bukanlah untuk menyejahterakan para buruh, orientasi mereka hanya pada keuntungan yang
banyak sedangkan kesejahteraan buruh hanya akan menambah biaya produksi dan daya saing.

Adapun alasan Indonesia bergabung dengan ILO dilansir dari laman ILO adalah di antaranya
sebagai berikut;

1. Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

a. Pengarusutamaan ketenagakerjaan dalam kebijakan makroekonomi, ketenagakerjaan dan
sosial melalui analisis dan perangkat pasar tenaga kerja yang baik.

b. Peningkatan kebijakan dan program untuk lebih membekali perempuan dan laki-laki muda
memasuki dunia kerja.

c. Hasil ketenagakerjaan yang dioptimalkan dari investasi publik dan komunitas.

d. Peningkatan kebijakan dan program tentang kewirausahaan, pengembangan bisnis dan
koperasi untuk penciptaan lapangan kerja termasuk inklusi keuangan.

e. Keterampilan pekerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan berbasis
kompetensi untuk lebih memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.

2. Hubungan Industrial yang sehat dalam konteks tata kelola ketenagakerjaan yang efektif

a. Administrasi ketenagakerjaan memberikan layanan yang efektif untuk memperbaiki
kondisi dan lingkungan kerja.

b. Konstituen tripartit secara efektif terlibat dalam dialog sosial untuk menerapkan
peraturan ketenagakerjaan dan standar ketenagakerjaan internasional labor, dan c.
Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi pengusaha dan pekerja untuk
berkontribusi dalam hubungan industrial yang sehat sesuai dengan mandat dan
tanggung jawab masing-masing.

3. Perlindungan sosial untuk semua pihak

a. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar untuk merancang dan
mengimplementasikan kebijakan dan program perlindungan sosial.

b. Hambatan terhadap pekerjaan dan pekerjaan yang layak ditangani, khususnya
kesenjangan gender dan bagi penyandang disabilitas.

c. Implementasi yang efektif dari Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

d. Peningkatan kebijakan, kerangka kelembagaan dan implementasi program untuk
pemberdayaan dan perlindungan pekerja migran dan rumah tangga Indonesia, dan

e. Kebijakan dan program terpadu untuk pekerja perempuan dan laki-laki.

Begitu, 3 alasan uatama Indonesia bergabung dengan organisasi buruh internasional atau ILO
ini. HENDRIK KHOIRUL MUHID .
363