Page 421 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021
P. 421
Hasil penelitian Trade Union Rights Center (TURC) --Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan--,
menemukan bahwa persoalan lain bisa timbul setelah diberlakukannya JKP. Hal itu berkaitan
dengan pekerja perempuan, yakni kemungkinan terjadinya moral hazard (pelecehan) terhadap
pekerja perempuan.
Hal tersebut disebabkan oleh PP JKP nomor 37 tahun 2021 yang memberikan pengecualian
pemberian manfaat JKP yang tidak diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK
karena alasan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia.
Ketentuan tersebut dinilai diskriminatif terhadap pekerja perempuan yang "terpaksa"
mengundurkan diri yang disebabkan oleh situasi, seperti alasan menikah atau ikut suami pindah
kerja ke luar kota. Jika alasan seperti itu membuat pekerja perempuan harus kehilangan haknya
untuk memperoleh manfaat JKP, hal tersebut menjadi tidak adil.
"Aturan ini jelas merugikan dan diskriminatif terhadap pekerja perempuan yang mengundurkan
diri dengan alasan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Ketika pekerja perempuan membayar
iuran JKP dan mereka dipaksa mengundurkan diri sehingga tidak bisa mendapatkan manfaat
JKP, pemerintah harus menjelaskan ke mana iuran tersebut," lanjut Lasmaria.
Meski pihak FSP TSK SPSI telah menyuarakan keberatan terhadap sejumlah aturan di dalam
program JKP dan belum membuahkan hasil, Lasmaria berharap pemerintah bisa meninjau ulang
PP JKP agar lebih memihak terhadap pekerja atau buruh terutama pekerja perempuan yang
terkena PHK.
"Perlakukan buruh terutama pekerja perempuan dengan layak. Apa efeknya dan bagaimana ke
depan bagi buruh ini. Kalau buruh ini tidak ada, penghasilan pemerintah dan negara pun akan
terganggu. Jadi coba ditinjau ulang lagi," tutup Lasmaria.
420
