Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 10
"Sesungguhnya KPK itu merespons surat yang dikirim Kemenko Perekonomian. Surat tersebut
sudah ditindaklanjuti melalui (revisi) peraturan presiden," kata Airlangga. Ia mengatakan
pemerintah akan membuka ke publik hasil revisi peraturan presiden tersebut.
Direktur Eksekutif Project Management Officer Kartu Prakerja, Denni Purbasari, menjelaskan
lembaganya akan melihat secara menyeluruh temuan KPK tersebut, khususnya dugaan potensi
kerugian negara akibat membayar pelatihan yang seharusnya bisa diakses secara gratis. "Saya
pikir kami perlu melihat lebih komprehensif," kata Denni.
Ia mencontohkan, masyarakat bisa saja belajar materi ekonomi makro dan mikro di luar dari
perkuliahan. Tapi bukan berarti keberadaan materi'itu meniadakan lembaga kampus dalam
memungut biaya pendidikan. "Hal yang sama berlaku di program Kartu Prakerja," kata dia.
"Selanjutnya proses pelaksanaan pendaftaran bisa meBalui ke-menterian atau lembaga terkait
untuk melakukan psomaflaran socara luring, jadi bukan hanya daring."
M. Rudy Salahuddin
Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja
caption:
Petugas mendampingi warga yang mendaftar menjadi calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-
UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, 13 April lalu.
9
