Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

WIRAUSAHA AKAN MASUK PENERIMA KARTU PRAKERJA

Auit Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

Pemerintah tengah melakukan mensinkronisasi draf revisi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2020 tentang Kartu Prakerja.

Pemerintah menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menyusun skema
baru pendaftaran Kartu Prakerja. Skema baru itu akan tertuang dalam hasil revisi Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program
Kartu Prakerja. Salah satu rencana isi dari revisi itu adalah memasukkan wirausaha sebagai
penerima program.

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja,M. Rudy Salahuddin, mengatakan pertimbangan
pemerintah mengubah skema pendaftaran kepesertaan Kartu Prakerja karena mendapat
masukan dari KPK. Salah satu temuan KPK itu adalah menganggap penerima program tidak
tepat sasaran karena hanya menyasar korban pemecatan akibat pan-demi Coronavirus Disease
2019 (Covid-19).

"Selanjutnya proses pelaksanaan pendaftaran bisa melalui kementerian atau lembaga terkait
untuk melakukan pendaftaran secara luring, jadi bukan hanya daring,"kata Rudy, kemarin.

Ia mengatakan pendaftaran luring atau offline ini mengacu pada rekomendasi kementerian
teknis dan pelalaksanaannya dalamkondisitei-tentu.Misalnya, kata dia, warga penerima program
memiliki keterbatasan akses telekomunikasi.
Menurut Rudy, revisi peraturan presiden nantinya akan memasukkan jenis peserta baru, yaitu
wirausaha yang terkena dampak Covid-19. Jadi, peserta Kartu Prakerja bukan hanya korban
pemutusan hubungan kerja, tapi juga wirausaha.

Rudy mengatakan materi lain yang akan dimasukkan dalam revisi peraturan presiden adalah
ketentuan bahwa program pelatihan Kartu Prakerja tidak perlu melalui pengadaan barang dan
jasa. Secara total, ada delapan poin yang akan dimasukkan ke dalam revisi. Poin itu sudah
disetujui oleh Presiden Jolco Widodo dalam rapat internal di Istana Bogor pada 8 Juni lalu."Hal-
hal detail teknis nanti akan dimasukkan dalam draf peraturan menteri Koordinator
Perekonomian," ujar dia.

Rudy belum bisa mamastikan lama waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk memperbaiki
regulasi Kartu Prakerja. Saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah melakukan
harmonisasi draf revisi peraturan presiden.

Ia mengatakan pemerintah juga meminta tim teknis yang dipimpin Kejaksaan Agung untuk
mengevaluasi program' tersebut. Evaluasi ini diperlukan setelah KPK menemukan empat poin
kejanggalan dalam program Kartu Prakerja.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan KPK mengkaji program kartu
Prakerja atas permintaan lembaganya pada 30 April lalu. KPK lantas mengirim hasil kajian
mereka kepada pemerintah pada 2 Juni. Kemudian, KPK merilis kajian mereka pada 18 Juni lalu.
Temuan KPK ini sekaligus menjadi pertimbangan pemerintah untuk menghentikan program
Kartu Prakerja gelombang IV.

8