Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 111
"Pada 30 April [2020] Menko Perekonomian mengirim surat kepada Ketua KPK untuk audiensi
memberikan penjelasan dan meminta masukan dalam pelaksanaan Kartu Prakerja," kata Rudy
dalam konferensi pers, Senin (22/6/2020).
Audiensi dengan KPK sendiri dilaksanakan pada 6 Mei 2020. Selain itu, Rudy mengatakan
pemerintah juga meminta masukan dari lembaga lain seperti BPKP, LKPP, dan Polri dalam
sebuah rapat yang digelar pada 28 Mei 2020.
"Dalam rakor itu dihasilkan beberapa kesimpulan yang akhirnya disepakati untuk memperbaiki
tata kelola program dan membentuk tim teknis untuk memperbaiki tata kelola," lanjutnya.
Dalam rekomendasi KPK, lembaga antirasuah tersebut menemukan empat aspek masalah dalam
pelaksanaan Kartu Prakerja. Pertama, proses pendaftaran daring yang mayoritas diikuti oleh
pihak-pihak di luar daftar pekerja terdampak Covid-19 sebanyak 1,7 juta orang sebagaimana
dihimpun oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
KPK pun menyoroti kemitraan dengan platform digital dalam penyediaan materi pelatihan bagi
peserta yang tak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam prosesnya,
terdapat potensi konflik kepentingan dalam keikusertaan 5 dari 8 platform digital tersebut.
Materi pelatihan yang disampaikan secara daring pun tak lepas dari sorotan KPK. Temuan KPK
menunjukkan hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat secara materi
maupun penyampaian. Materi pelatihan secara daring pun tercatat tersedia pada platform lain
tanpa dikenaik biaya.
Keempat, KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi
fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah
dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh
peserta..
110
