Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 115
Bukan hanya itu, para Babinsa juga melakukan koordinasi dengan nelayan-nelayan di wilayah
tugasnya masing-masing. Para nelayan diminta agar segera melaporkan jika menemukan
adanya PMI yang masuk melalui jalur tidak resmi.
"Jika ada orang dari luar negeri atau pun dari luar daerah yang masuk tidak resmi segera
beritahukan kepada petugas," imbau Denny.
Disebutkan Denny, jika ada ditemukan PMI masuk melalui jalur ilegal maka harus menjalani
prosedur tetap (protap) penanganan Covid-19 . Apabila tidak ada ditemukan tanda-tanda
Covid-19 maka bisa meneruskan ke daerah asalnya.
"Karena setiap PMI yang baru tiba wajib dilakukan karantina atau observasi," sebutnya.
9 Poin Harus Dipenuhi Penumpang Pengawasan bagi pengguna transportasi laut di Kabupaten
Karimun, Provinsi Kepri diperketat dalam mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sembilan
poin harus dipenuhi bagi calon penumpang apabila ingin bepergian ke luar daerah. Kebijakan
ini menyusul terbitnya Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Nomor SE 21 tahun 2020 tentang
petunjuk operasional transportasi laut, sejalan dengan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengenai kriteria pembatasan perjalanan orang.
Adapun kesembilam poin tersebut adalah, memiliki dentitas diri (KTP atau tanda pengenal lain
yang sah), surat Keterangan Negatif COVID-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR)
Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik
kesehatan, yang masih berlaku, surat Tugas (bagi pegawai ASN, TNI, POLRI) yang
ditandatangani oleh minimal Pejabat Setingkat Eselon 2.
Selain itu, calon penumpang juga wajib melampirkan surat Tugas (bagi pegawai BUMN/BUMD
atau Perusahaan Swasta) yang ditanda tangani oleh Direksi/Kepala Kantor. Kemudian surat
pernyataan yang ditanda tangani di atas materai dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat
(bagi penumpang yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta).
Surat Keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri (bagi penumpang dari luar negeri).
Selain itu surat rujukan dari rumah sakit (bagi pasien yang akan melakukan pengobatan di
tempat lain), surat keterangan kematian dari tempat almarhum/almarhumah (bagi penumpang
dengan kepentingan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia) dan surat keterangan dari
Universitas atau Sekolah (bagi mahasiswa atau pelajar).
Dalam pengawasannya Satgas Gabungan Karimun bersinergi melakukan penguatan
pembatasan perjalanan orang dengan moda transportasi laut. Dansatgas wilayah laut
Kabupaten Karimun, Letkol Laut (P) Mandri Kartono usai rapat koordinasi di kantor KSOP kelas
I Tanjungbalai Karimun, mengatakan, Satgas gabungan akan mengawasi lalu lintas penumpang
di pelabuhan.
"Jadi masing-masing daerah mengawasi penumpang. Yang lewat laut di pelabuhan dan bandara
untuk wilayah udara," kata Mandri, Kamis (14/5/2020).
Dengan adanya ketentuan bagi penumpang, maka dapat dinyatakan aman dari indikasi
terinfeksi Covid-19. Baik yang akan bepergian ataupun yang datang.
"Sehingga pada saat menuju pelabuhan tujuan sudah dinyatakan clear dari pelabuhan asal.
Begitu juga dari pelabuhan luar juga harus melakukan hal yang sama," sebut Mandri.
Covid-19 Pukul Industri Pelayaran di Karimun Dampak pandemi virus Corona benar-benar
berpengaruh pada operasional kapal feri rute Internasional dari Kabupaten Karimun, Provinsi
114