Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 122
Juga menumbuhkan daya saing para peserta bukan merugikan keuangan negara.
Evaluasi Tim Pelaksana Tim pelaksana program Kartu Prakerja terus berbenah diri dengan
melakukan kajian dengan berbagai pihak.
Bukan tanpa alasan, sebab kartu pra kerja ini dinilai berpotensi merugikan negara jika dalam
pelaksanaannya tidak diawasi ketat.
Termasuk pembiayaan baik untuk lembaga pelatihan hingga insentif kepada peserta.
"Secara paralel, kita juga sedang melakukan verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman di
BPKP," ujar Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, M. Rudy Salahuddin dalam konferensi pers,
Senin (22/6/2020).
Adapun beberapa hal yang akan diverifikasi yakni terkait pelaksanaan prakerja gelombang 1
sampai gelombang 3.
"Nanti diverifikasi apakah sesuai dengan aturan-aturan atau kriteria-kriteria yang ada di dalam
pelaksanaan Perpres 36/2020 dan Permenko 3/2020 saat ini," kata Rudy.
"Nah apabila itu nanti tidak sesuai kan kita tinjau kembali (program kartu prakerja), apakah
nanti mereka perlu kita bayarkan atau tidak," imbuhnya.
Sembari menunggu proses verifikasi, Rudy mengatakan akan mempersiapkan prakerja
gelombang 4.
Sehingga diharapkan dapat lebih efisien.
"Apabila pelaksanaan verifikasi ini selesai, paling tidak sudah bisa membayar kepada lembaga
pelatihan yang memang saat ini kita belum bayarkan sama sekali karena kita takut nantinya ada
kerugian negara apabila kita bayarkan tanpa proses verifikasi," ujar Rudy.
Setelah semuanya terverifikasi, ke depannya, BPKP akan melakukan pendampingan terhadap
pelaksanaan program kartu prakerja.
( "Kartu Prakerja, soal Data hingga Kajian KPK".
121
