Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

Tak hanya dikritik publik, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menilai program ini sarat konflik
kepentingan dan rawan diselewengkan. KPK menyatakan ada sejumlah persoalan pada program
Kartu Prakerja. Hal itu disampaikan setelah lembaga pimpinan Firli Bahuri melakukan kajian
program yang banyak menyedot perhatian publik ini.

KPK menyoroti empat hal terkait program ini. Pertama, soal pendaftaran. Menurut data
Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan ada 1,7 juta pekerja terdampak.
Namun, hanya sebagian kecil dari angka yang terdampak tersebut yang mendaftar secara
daring, yakni hanya 143.000 orang.

Padahal ada 9,4 juta orang yang mendaftar selama tiga gelombang. Penggunaan anggaran
sebesar Rp 30,8 miliar untuk fitur recognition guna pengenalan peserta juga dinilai tidak efisien.
Kemitraan dengan platform digital dinilai rentan penyelewengan karena dilakukan tanpa melalui
mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tak hanya itu. KPK juga menemukan terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital
dengan lembaga penyedia pelatihan. Selain itu, KPK menilai kurasi materi pelatihan tidak
dilakukan dengan kompetensi memadai. KPK juga menemukan pelatihan yang sebenarnya telah
tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Terakhir, KPK menilai metode pelaksanaan
program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan
negara.

Bermasalah Hasil kajian KPK tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan yang selama
ini menjadi kritik publik. Sejak pertama kali diluncurkan, program ini memang tak pernah sepi
dari kritik. Sejumlah kalangan menilai, program Kartu Prakerja hanya menghambur-hamburkan
anggaran karena tak sesuai kebutuhan.

Karena, di masa pandemi rakyat lebih membutuhkan makanan dibanding pelatihan. Selain itu,
usai ikut pelatihan juga tak ada jaminan peserta akan mendapat pekerjaan. Pasalnya, banyak
perusahaan yang memilih menghentikan operasional atau menutup pabrik selama pandemi.
Alih-alih melakukan rekrutmen atau penerimaan karyawan, banyak perusahaan yang
merumahkan karyawannya atau melakukan pemutusan hubungan kerja karena dihajar corona.

Program ini juga dikritik karena dinilai tak tepat sasaran. Sejak awal program ini diniatkan untuk
membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Namun dalam
perjalanannya, banyak warga biasa yang notabene bukan pengangguran dan korban PHK bisa
lolos menjadi peserta.

Hal ini terjadi karena database yang tak memadai dan pemilihan peserta yang acak tanpa
seleksi. Mekanisme pelaksanaan program ini juga menjadi sorotan. Karena, mitra Kartu Prakerja
ditunjuk langsung tanpa melalui tender atau lelang. Hal ini dinilai tak sesuai ketentuan
pengadaan barang dan jasa. Juga dinilai rentan dan rawan penyelewengan.
Dievaluasi Pemerintah harus bebenah. Hasil kajian dan rekomendasi dari lembaga anti korupsi
tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar program ini tak terus dibully. Temuan KPK bisa
menjadi masukan dan bahan guna memperbaiki program ini baik dari sisi kebijakan, regulasi
maupun pelaksanaan. Pemerintah, dalam hal ini Kemenko Bidang Perekonomian harus legawa
dan mempertimbangkan saran, masukan dan rekomendasi KPK juga kritik publik.

Pemerintah harus melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola program ini. Perbaikan yang
dilakukan jangan hanya di permukaan, namun juga terkait substansi dari raison d'etre program
Kartu Prakerja ini.

Dengan perbaikan tersebut diharapkan program ini bisa sesuai harapan, yakni meningkatkan
kompetensi bukan menimbulkan korupsi dan merangsang produktivitas bukan mental memelas.

120