Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 165
Judul Ratusan Ribu PMI Kembali ke Indonesia, Angka Pengangguran Kian
Mengerikan
Nama Media gosumut.com
Newstrend Kepulangan PMI
Halaman/URL https://www.gosumut.com/berita/baca/2020/06/22/ratusan-ribu-pmi-
kembali-ke-indonesia-angka-pengangguran-kian-mengerikan/
Jurnalis GoSumut
Tanggal 2020-06-22 14:05:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
positive - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Pemerintah harus memiliki solusi untuk
Pekerja Migran Indonesia yang terpaksa pulang. Sebagian besar dari mereka selama ini menjadi
tulang punggung keluarganya di kampung. Jika mereka tidak bekerja, maka pasti berdampak
pada ekonomi keluarga dan secara kesuluruhan akan berdampak pada meningkatnya angka
pengangguran di Indonesia
positive - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Pemerintah juga harus memperluas
perlindungan sosial dan kesehatan para pekerja migran. Info yang saya terima, tidak sedikit
mereka yang pulang dalam keadaan positif Covid-19. Apakah perangkat kesehatan di daerah
sudah disiapkan untuk menangani hal tersebut?
positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Dari catatan kami, 144.327 PMI pulang ke Indonesia.
Dan yang sudah kembali ke kampung halaman telah mencapai lebih dari 103 ribu orang. Artinya,
masih ada sekitar 41 ribu lagi yang harus kita layani yang harus kita urus agar mereka juga
mendapatkan pelayanan terbaik
Ringkasan
Ratusan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai negara seperti Malaysia, Arab Saudi,
dan Negara-negara Eropa dengan berbagai kondisi dan alasan terpaksa harus kembali ke
Indonesia.Kepulangan para pekerja migran Indonesia itu, harus benar-benar diperhatikan
pemerintah, jika tidak, maka angka pengangguran di tanah air akan semakin mengerikan.
RATUSAN RIBU PMI KEMBALI KE INDONESIA, ANGKA PENGANGGURAN KIAN
MENGERIKAN
JAKARTA - Ratusan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai negara seperti Malaysia,
Arab Saudi, dan Negara-negara Eropa dengan berbagai kondisi dan alasan terpaksa harus
164
