Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 244
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah
memikirkan nasib para pekerja migran yang dipulangkan akibat imbas pandemi covid-19. Karena
beberapa di antaranya juga merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Pemerintah harus memiliki solusi untuk pekerja migran yang terpaksa pulang. Sebagian besar
dari mereka selama ini menjadi tulang punggung keluarganya di kampung. Jika mereka tidak
bekerja, maka pasti berdampak pada ekonomi keluarganya," kata Netty, Minggu (21/6) malam.
Netty mengkhawatirkan kondisi ini akan menurunkan tingkat belanja dan konsumsi masyarakat,
yang akan menyumbang pada makin terpuruknya angka pertumbuhan ekonomi. Ia
menyarankan pemerintah untuk segera mencari solusi dan terobosan untuk menyediakan
lapangan kerja.
"Harus ada upaya terobosan penyediaan lapangan kerja untuk menyerap potensi mereka. Jika
tidak, maka angka pengangguran semakin tinggi dan berpotensi menjadi masalah tersendiri di
daerah," paparnya.
Netty juga menyebutkan pentingnya pemerintah membuat kebijakan fundamental yang
memperkuat regulasi perlindungan hak PMI. Akselarasi investasi serta pemulihan industri dan
perdagangan perlu dilakukan oleh pemerintah mengatasi hal ini.
Sebelumnya, BP2MI juga sudah memaparkan kebijakannya hingga tahun 2024. Ada 9 program
yang menjadi prioritas pada 2020 sampai 2024.
Dari kesembilan program prioritas itu, salah satunya soal jaminan menjadikan PMI sebagai VVIP
(Very Very Important Person) dengan memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal.
(Gisesya Ranggawari).
243
