Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

Hasil investasi nya sebesar Rp 29,2 triliun, dengan yield on investment (yoi) yang didapat
sebesar 7,34 persen atau lebih tinggi dari kinerja IHSG yang mencapai 1,7 persen. Untuk alokasi
dana investasi, BPJS Ketenagakerjaan menempatkan sebesar 60 persen pada surat utang, 19
persen saham, 11 persen deposito, 9 persen reksadana, dan investasi langsung sebesar 1
persen.

Investasi BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan PP No. 99 Tahun 2013 dan PP No.
55 Tahun 2015. Kedua beleid tersebut mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang
diperbolehkan berikut dengan batasan-batasannya. Ada juga Peraturan OJK No. 1 tahun 2016
yang mengharuskan penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50 persen.

Kondisi pasar investasi global dan regional mempengaruhi hasil investasi yang diraih oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
"Kinerja IHSG pada akhir tahun 2019 mampu menorehkan pertumbuhan sebesar 2,18% ke level
6.329. Namun, IHSG pada 19/6/2020 tercatat di level 4942,28, turun tajam 1386,72. Kondisi ini
tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja investasi saham yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan
yang dipastikan turun drastis. Bagaimana langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam menyikapi
kondisi turun drastisnya IHSG?," tanya Hery Susanto.

Ia menegaskan BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan peninjauan penempatan dana investasi,
sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 25/2020 Tentang Tata Kelola BPJS. Ditegaskan dalam
Perpres tersebut bahwa direksi wajib mengambil keputusan investasi secara profesional. "BPJS
harus mengoptimalkan pengembangan dana investasi dengan mempertimbangkan aspek
likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Apakah hal itu
sudah dilakukan dalam kondisi kekinian di tengah pandemi Covid-19?," tanyanya lagi.

Hery Susanto mendesak direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan analisis terhadap risiko
investasi serta rencana penanganannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan
melakukan kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan,
dan melepaskan investasi yang dilakukan.

"Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020 dialokasikan pada instrumen fixed income
(deposito dan surat utang) 71,4%, saham 19,09%, reksadana 9.34%, dan sisanya pada
investasi langsung (properti dan penyertaan), ini harus dievaluasi segera," katanya.

BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020 menargetkan dana kelolaan mencapai Rp 543,6 triliun.
Target jumlah tersebut meningkat 25,8% dari realisasi tahun 2019 yakni Rp 431,9 triliun. Hal
ini dengan harapan terjadi penambahan 23,2 juta peserta baru dan penerimaan iuran Rp 87,1
triliun di tahun 2020.

Namun menurut Hery Susanto justeru BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020 akibat pandemik
Covid-19, kinerja investasinya anjlok, pelayanan klaim online selalu penuh, iuran kepesertaan
macet, jumlah kepesertaan merosot akibat sedikit yang masuk alih-alih banyak yang keluar.

"Direksi BPJS Ketenagakerjaan harus segera berbenah di era new normal. Jika tidak segera
bangkit, tidak teliti, tidak cekatan/responsif dan tidak kolaboratif dengan segenap stakehorders
jaminan sosial ketenagakerjaan terkait, tentu akan semakin memperparah situasi,"
pungkasnya..

238