Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

1386,72. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja investasi saham yang dikelola
BPJS Ketenagakerjaan yang dipastikan turun drastis. Bagaimana langkah BPJS Ketenagakerjaan
dalam menyikapi kondisi turun drastisnya IHSG?

positive - Hery Susanto (Ketua Kordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial) BPJS harus mengoptimalkan pengembangan dana investasi dengan
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang
memadai. Apakah hal itu sudah dilakukan dalam kondisi kekinian di tengah pandemi Covid-19?
neutral - Hery Susanto (Ketua Kordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial) Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020 dialokasikan pada
instrumen fixed income (deposito dan surat utang) 71,4%, saham 19,09%, reksadana 9.34%,
dan sisanya pada investasi langsung (properti dan penyertaan), ini harus dievaluasi segera
neutral - Hery Susanto (Ketua Kordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial) Direksi BPJS Ketenagakerjaan harus segera berbenah di era new normal. Jika
tidak segera bangkit, tidak teliti, tidak cekatan/responsif dan tidak kolaboratif dengan segenap
stakehorders jaminan sosial ketenagakerjaan terkait, tentu akan semakin memperparah situasi

Ringkasan

Besarnya kasus PHK berdampak pada peningkatan jumlah kasus klaim JHT BPJS
Ketenagakerjaan. Namun, jumlah kasus klaim JHT justru tidak berbanding lurus terhadap kasus
PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut 3 juta pekerja mengalami PHK
karena pandemi Covid-19. Sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 5 juta
pekerja, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 6,4 juta pekerja.

KESIAPAN DANA KLAIM JHT BPJS DIPERTANYAKAN

- Jakarta - Besarnya kasus PHK berdampak pada peningkatan jumlah kasus klaim JHT BPJS
Ketenagakerjaan. Namun, jumlah kasus klaim JHT justru tidak berbanding lurus terhadap kasus
PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut 3 juta pekerja mengalami PHK
karena pandemi Covid-19. Sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 5 juta
pekerja, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 6,4 juta pekerja.

"Perbedaan data tersebut di atas harus segera dikordinasikan guna memitigasi langkah
penanganan kasus PHK dan pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak,
dikhawatirkan akan bisa mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan utamanya dalam konteks
menjaga solvabilitas dan likuiditas dana kelolaannya," ujar Hery Susanto Ketua Kordinator
Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS), sumber
melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Industry.co.id pada Senin (22/6/2020).

Menurut Hery Susanto, data valid terkait potensi jumlah pekerja korban PHK yang menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam menangani pelayanan klaim JHT. Hal
ini berguna untuk menghitung ketersediaan dana yang mesti disiapkan BPJS Ketenagakerjaan
untuk membayar klaim tersebut.

"Perbedaan data antara Kemnaker, Kemenkeu, KADIN dan BPJS Ketenagakerjaan terkait potensi
pekerja korban PHK harus segera dikoordinasikan untuk mitigasi resiko pelayanan klaim JHT
BPJS Ketenagakerjaan. Ilustrasi, jika data Kemenkeu yang digunakan yakni ada sekitar 5 juta
orang pekerja korban PHK maka bisa diprediksi berapa dana yang harus disiapkan oleh BPJS
Ketenagakerjaan untuk membayar klaim JHT," tuturnya.
233