Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 237
Judul Kesiapan Dana Klaim JHT BPJS Dipertanyakan
Nama Media akuratnews.com
Newstrend Klaim Jaminan Hari Tua
Halaman/URL https://akuratnews.com/kesiapan-dana-klaim-jht-bpjs-dipertanyakan/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-22 09:28:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - Hery Susanto (Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial) Perbedaan data antara Kemnaker, Kemenkeu, KADIN dan BPJS
Ketenagakerjaan terkait potensi pekerja korban PHK harus segera dikoordinasikan untuk
mitigasi resiko pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Ilustrasi, jika data Kemenkeu yang
digunakan yakni ada sekitar 5 juta orang pekerja korban PHK maka bisa diprediksi berapa dana
yang harus disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk membayar klaim JHT
Ringkasan
Besarnya kasus PHK berdampak pada peningkatan jumlah kasus klaim JHT BPJS
Ketenagakerjaan. Namun, jumlah kasus klaim JHT justru tidak berbanding lurus terhadap kasus
PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut 3 juta pekerja mengalami PHK
karena pandemi Covid-19. Sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 5 juta
pekerja, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 6,4 juta pekerja.
KESIAPAN DANA KLAIM JHT BPJS DIPERTANYAKAN
Jakarta, Akuratnews.com - Besarnya kasus PHK berdampak pada peningkatan jumlah kasus
klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Namun, jumlah kasus klaim JHT justru tidak berbanding lurus
terhadap kasus PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut 3 juta pekerja
mengalami PHK karena pandemi Covid-19. Sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
mencatat 5 juta pekerja, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 6,4 juta pekerja.
Perbedaan data tersebut di atas harus segera dikoordinasikan guna memitigasi langkah
penanganan kasus PHK dan pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak,
dikhawatirkan akan bisa mengganggu kinerja BPJS Ketenagakerjaan utamanya dalam konteks
menjaga solvabilitas dan likuiditas dana kelolaannya. Demikian disampaikan Hery Susanto Ketua
Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP
BPJS) melalui siaran pers di Jakarta, Senin 22/6/2020.
236
