Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

pekerja rentan dapat kembali bekerja diharapkan minimal dapat mengembalikan ke situasi
prapandemi.

Mitigasi pekerja rentan

Dalam rilis Badan Pusat Statistik (5/5/2020) tentang ketenagakerjaan pada Februari 2020, atau
sebelum mewabahnya pandemi, dapat dimitigasi besaran pekerja rentan di Tanah Air. Mitigasi
pekerja rentan dalam rilis itu dapat dilakukan berdasarkan proksi terhadap pekerja yang
berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga tidak
dibayar.

Dari rilis survei angkatan kerja nasional (sakernas) pada Februari 2020 itu dapat dicermati
bahwa dari total penduduk bekerja, yang berusaha sendiri sekitar 18,76%, pekerja bebas di
pertanian 3,74%, pekerja bebas nonpertanian 4,42%, dan pekerja keluarga tidak dibayar
13,16%. Secara akumulatif, pekerja rentan di Tanah Air sebanyak 40,08%, atau 2 di antara 5
pekerja tergolong pekerja rentan.

Kehidupan pekerja rentan yang menganggur selama pembatasan sosial diperkirakan sangat
memprihatinkan karena untuk menjalani keseharian hidup umumnya bergantung pada
pendapatan harian. Meski, misalnya, sebagian di antara pekerja rentan memperoleh bantuan
sosial, hal itu diperkirakan hanya untuk sekadar bertahan hidup. Apalagi, pekerja rentan yang
tidak mendapat bantuan sosial tentunya akan mengalami kehidupan yang lebih
memprihatinkan.

Atas dasar itu, bekerja bagi pekerja rentan merupakan hal yang sangat mendesak guna
memenuhi kebutuhan hidup meski besaran

pendapatannya masih jauh dari layak. Berdasarkan survei upah buruh Mei 2020 oleh BPS
diperoleh catatan bahwa rata-rata upah buruh

bangunan per hari di perkotaan, misalnya, sebesar Rp89.684 atau lebih dari Rp2 juta sebulan.
Adapun rata-rata upah buruh tani per hari sebesar Rp55.396 atau lebih dari Rp 1,3 juta per
bulan dengan 24 hari kerja sebulan.

Pendekatan sektor informal
Penciptaan lapangan kerja bagi pekerja rentan dalam era kenormalan baru diperkirakan bisa
diwujudkan jika pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan melalui pendekatan sektor
informal. Hal itu mengingat pekerja rentan umumnya berusaha dan bekerja di sektor informal.

Bagi yang berusaha di sektor informal, pemerintah memang telah meluncurkan sejumlah
program, antara lain dengan menyalurkan kredit ultramikro untuk kelompok miskin informal,
juga memberikan insentif berupa pengurangan atas pajak yang harus dibayarkan pada pekerja
informal kelompok menengah.

Namun, pengalaman lalu menunjukkan penyaluran kredit khususnya bagi pekerja informal kerap
tidak terserap secara optimal. Ditengarai, hal itu terjadi karena ketidaktahuan dalam
memperoleh kredit, pun kekhawatiran atas ketidakmampuan dalam pengembaliannya.
Sepatutnya, kelemahan itu segera diperbaiki dengan meningkatkan sosialisasi dan bantuan
teknis dalam penyaluran kredit.

Ke depan, amat diharapkan bantuan untuk mengembangkan sektor informal dapat terus
dilakukan pemerintah. Artinya, bantuan usaha seperti permodalan dan keringanan pajak yang
harus dibayarkan tidak terhenti ketika pandemi covid-19 nantinya sudah mereda. Dengan

begitu, sektor ini diharapkan dapat naik kelas ke sektor formal.

61