Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani kali ini mendatangi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, serta
Kantor Staf Presiden (KSP) pada Jumat (19/6), dan mendapat respon positif dari keduanya.

Pada pertemuan tersebut, Benny memaparkan arah kebijakan BP2MI hingga 2024, melalui
sembilan prioritas program BP2MI yang meliputi.pertama, pemberantasan sindikasi PMI
nonprosedural. Kedua, penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi dalam rangka
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketiga, menjadikan PMI sebagai Very Very Important Person (VVIP) dengan memberikan
pelayanan dan pelindungan maksimal. Keempat, modernisasi sistem pendataan secara
terintegrasi.

Kelima, pembebasan biaya penempatan. Keenam, pembenahan penempatan PMI seaba-sed
yakni awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Ketujuh. penguatan skema
penempatan PMI dalam rangka peningkatan penempatan PMI terampil dan profesional.

Kedelapan, pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarganya di dalam dan luar
negeri. Kesembilan, peningkatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholder terkait tata kelola
penempatan dan perlindungan PMI.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Abdul Mu'ti menyatakan siap mendukung terobosan
revolusioner BP2MI untuk melawan masalah serius terkait sindikasi pengiriman PMI
nonprosedural. "Tidak hanya karena negara harus melindungi warganya, tetapi juga ini
merupakan marwah bangsa," jelas Benny dalam siaran persnya, Senin (22/6).

Benny mengatakan, ia juga telah diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk sikat
tuntas sindikasi penempatan PMI. serta diminta untuk segera membentuk Satuan Tugas
Pemberantasan Sindikasi PMI Nonprosedural yang akan melibatkan unsur
Kementerian/Lembaga Terkait dan unsur Penegak Hukum.

Pada 2019, lanjut Benny, 3,7 juta PMI yang terdaftar dalam sistem BP2MI telah menyumbang
devisa negara sebesar Rp 159.6 Triliun. Namun, data dari World Bank menyatakan ada 9 juta
PMI yang bekerja di luar negeri.

"Berarti ada selisih 5,3 juta PMI yang bekerja di luar negeri yang tidak terdaftar. Jadi bisa
dibayangkan remitansi yang seharusnya didapatkan oleh negara dengan selisih angka tersebut,
artinya negara telah banyak dirugikan oleh para sindikasi. Untuk itu, target kami adalah angka
remitansi naik, tetapi sindikasi pengiriman PMI nonprosedural menurun." tegas Benny. (E-8j

64