Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JUNI 2020
P. 92
KPK menyoroti empat hal terkait program ini.
Pertama, soal pendaftaran.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan ada 1,7 juta pekerja
terdampak.
Namun, hanya sebagian kecil dari angka yang terdampak tersebut yang mendaftar secara
daring, yakni hanya 143.000 orang.
Padahal ada 9,4 juta orang yang mendaftar selama tiga gelombang.
Penggunaan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk fitur recognition guna pengenalan peserta
juga dinilai tidak efisien.
Kemitraan dengan platform digital dinilai rentan penyelewengan karena dilakukan tanpa melalui
mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Tak hanya it, KPK juga menemukan terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital
dengan lembaga penyedia pelatihan.
Selain itu, KPK menilai kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang
memadai.
KPK juga menemukan pelatihan yang sebenarnya telah tersedia melalui jejaring internet dan
tidak berbayar.
Terakhir, KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif,
tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.
Bermasalah Hasil kajian KPK tersebut pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan yang selama
ini menjadi kritik publik.
Sejak pertama kali diluncurkan, program ini memang tak pernah sepi dari kritik.
Sejumlah kalangan menilai, program Kartu Prakerja hanya menghambur-hamburkan anggaran
karena tak sesuai kebutuhan.
Karena, di masa pandemi rakyat lebih membutuhkan makanan dibanding pelatihan.
Selain itu, usai ikut pelatihan juga tak ada jaminan peserta akan mendapat pekerjaan.
Pasalnya, banyak perusahaan yang memilih menghentikan operasional atau menutup pabrik
selama pandemi.
Alih-alih melakukan rekrutmen atau penerimaan karyawan, banyak perusahaan yang
merumahkan karyawannya atau melakukan pemutusan hubungan kerja karena dihajar corona.
Program ini juga dikritik karena dinilai tak tepat sasaran.
Sejak awal program ini diniatkan untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan
akibat pandemi.
Namun dalam perjalanannya, banyak warga biasa yang notabene bukan pengangguran dan
korban PHK bisa lolos menjadi peserta.
Hal ini terjadi karena database yang tak memadai dan pemilihan peserta yang acak tanpa
seleksi.
91
